PORTALBANTEN — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya meningkatkan kesehatan siswa justru memunculkan masalah setelah sejumlah pelajar di Kota Bogor mengalami keracunan makanan. Makanan tersebut diketahui bersumber dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Insani.
Menanggapi insiden ini, Anggota DPRD Kota Bogor Komisi IV, Karina Soerbakti, menyoroti pentingnya transparansi dalam program layanan gizi sekolah. Ia menyebut bahwa pengawasan ketat dan keterbukaan informasi kepada publik harus diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Warga berhak mengetahui sumber makanan anak-anak mereka, bagaimana proses pengolahannya, dan sejauh mana kualitas keamanan pangan terjaga. Transparansi menjadi kunci agar layanan publik seperti ini tetap dipercaya dan berjalan sesuai tujuan awal,” jelas Karina dalam kunjungannya ke lokasi dapur penyedia makanan.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran DPRD bersama instansi terkait menemukan adanya sejumlah temuan mengenai kurangnya standar higienitas yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan makanan bagi siswa. Pihak yayasan telah menerima masukan dan menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan perbaikan.
Namun, Karina menegaskan bahwa perbaikan tidak cukup hanya dilakukan oleh penyedia makanan. Ia mendorong Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta lembaga pengawas seperti BPOM untuk lebih terbuka dalam melakukan evaluasi berkala, termasuk mempublikasikan hasil pengawasan kepada masyarakat.
“Sistem pengawasan harus berjalan, tidak hanya ketika terjadi kasus. Setiap rantai distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian, perlu dievaluasi secara berkala dan dilaporkan secara transparan kepada publik,” ujar Karina.
Tak hanya itu, Karina juga meminta masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan layanan gizi sekolah dengan memberikan laporan jika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program. Menurutnya, pelibatan masyarakat akan memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh.
“Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk membenahi sistem secara kolektif. Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai upaya memperbaiki layanan untuk melindungi kesehatan anak-anak kita,” pungkasnya.*
