PORTALBANTEN - Setelah lebih dari sepekan terganggu, layanan Bank DKI kini memasuki babak evaluasi serius. Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil jajaran manajemen bank tersebut dalam rapat tertutup yang digelar Rabu (9/4/2025) sore, dan mengeluarkan tiga rekomendasi tegas untuk perbaikan menyeluruh.
Sebelumnya, masyarakat DKI Jakarta mengalami gangguan berkepanjangan pada layanan perbankan Bank DKI. Sejumlah nasabah mengeluhkan tidak bisa mengakses rekening, mengalami keterlambatan transaksi, hingga saldo yang tidak tampil di aplikasi JakOne Mobile. Gangguan ini berlangsung lebih dari sepekan dan memicu kekhawatiran publik, termasuk munculnya ajakan untuk mengosongkan rekening sebagai bentuk protes.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komisi B DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, menyatakan perlunya langkah serius untuk mencegah kejadian serupa terulang. Komisi B merekomendasikan agar Bank DKI menjalani audit menyeluruh, baik internal, eksternal, hingga pemeriksaan dari lembaga pengawas seperti BPK dan OJK.
“Ini penting agar akar masalah bisa diidentifikasi dan dicegah di masa depan. Apalagi ini menyangkut kepercayaan publik,” ujar Nova.
Selain audit, DPRD juga meminta dilakukan reposisi direksi dan penempatan sumber daya manusia yang tepat guna. Menurut Nova, profesionalisme dan kecakapan teknis menjadi kunci dalam memastikan sistem bank bisa berjalan optimal, terutama di era digitalisasi perbankan.
Rekomendasi ketiga adalah penguatan sistem deteksi ancaman secara waktu nyata (real-time). Langkah ini dianggap krusial agar gangguan teknis bisa segera ditangani sebelum berdampak luas kepada nasabah.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi ajakan meninggalkan Bank DKI. Ia menegaskan bahwa bank milik Pemprov DKI tersebut merupakan aset daerah yang harus dijaga bersama.
“Jangan langsung percaya ajakan mengosongkan rekening. Kita tunggu proses perbaikan, karena ini menyangkut hajat hidup warga Jakarta,” kata Khoirudin.
Kini, sorotan tertuju pada manajemen Bank DKI untuk segera membenahi sistem dan merebut kembali kepercayaan publik. Audit dan restrukturisasi internal menjadi ujian besar dalam menjaga stabilitas bank daerah di tengah meningkatnya ekspektasi digital layanan publik.*
