PORTALBANTEN -- Rabu, 23 Juli 2025, di Kantor Sajogyo Institute, Jalan Malabar No 22, Kota Bogor, berlangsung diskusi publik yang menarik dengan tema "Masyarakat Adat di Wilayah Frontier: Kasus Papua". Acara ini menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten dalam isu-isu yang dihadapi masyarakat adat di Papua.
Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, membuka diskusi dengan membahas kondisi politik di daerah frontier, khususnya Papua.
"Daerah Frontier adalah wilayah terpencil dengan populasi yang sedikit," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa wilayah ini mencakup area yang sulit dijangkau dan memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Franky menyoroti bahwa negara memiliki hak untuk mengelola wilayah terpencil, namun intervensi dari negara dan pengusaha sering kali menyebabkan masalah.
"Terjadi operasi militer karena adanya izin pertambangan yang berlebihan. UU Cipta Kerja tidak berlaku di Papua," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa lebih dari 2 juta hektar ekosistem penting dan ruang hidup masyarakat adat telah hancur di Kabupaten Merauke.
Selanjutnya, Dewi Anggraini, Ketua Umum Perempuan Aman, membahas peran penting perempuan dalam masyarakat adat.
"Ada tiga aspek utama dalam membangun identitas perempuan adat," jelasnya. Ia menekankan pentingnya wilayah kelola perempatan adat dan pengembangan kecakapan perempuan melalui dokumentasi.
