PORTAL BANTEN – Dinamika internal organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan setelah pelaksanaan rapat pleno oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) pada 27 Mei 2025. Rapat yang membahas pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ini dinilai menyisakan persoalan serius terkait mekanisme musyawarah dan keterwakilan.
Salah satu kritik tajam datang dari Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Cigudeg. Wakil Ketua DPK, AA Permana, menyebut bahwa forum pleno tersebut digelar tanpa dialog yang cukup dengan pengurus kecamatan, padahal mereka adalah pihak yang selama ini aktif menjalankan berbagai agenda kepemudaan di tingkat lokal.
“Pleno ini seakan berjalan sepihak. Tidak ada ruang aspirasi yang memadai bagi kami di tingkat kecamatan. Ini melemahkan nilai-nilai musyawarah yang seharusnya menjadi fondasi dalam organisasi sebesar KNPI,” ujar AA Permana, Minggu 8 Juni 2025.
Menurutnya, keputusan yang lahir dari proses terburu-buru dan minim konsultasi hanya akan menciptakan ketegangan horizontal antara DPD dan DPK. Hal itu justru kontraproduktif bagi semangat kolaborasi yang selama ini dibangun bersama di berbagai program pemuda di wilayah Kabupaten Bogor.
AA Permana juga menilai, keputusan soal POKJA semestinya menjadi hasil diskusi bersama agar struktur yang dibentuk benar-benar representatif dan mampu bekerja efektif. Bukan justru menimbulkan kecurigaan soal dominasi kelompok tertentu di tubuh organisasi.
“Kalau mekanisme pengambilan keputusan tidak terbuka dan tidak kolektif, ke depan kami khawatir akan banyak PK yang merasa tidak lagi memiliki ruang di KNPI,” ungkapnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada klarifikasi dari pihak DPD KNPI Kabupaten Bogor. Namun pernyataan dari DPK Cigudeg menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam tata kelola organisasi, khususnya dalam hal komunikasi dan pelibatan struktur bawah.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa soliditas organisasi tidak dibangun dari serangkaian keputusan administratif semata, tetapi dari proses dialog yang jujur, partisipatif, dan saling menghormati antar pengurus di semua tingkatan.*
