PORTALBANTEN - Program pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) atau Smart TV untuk sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024 menjadi sorotan. Dengan anggaran sebesar Rp75 miliar, proyek yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ini dipertanyakan efektivitas dan transparansinya. Sejumlah kalangan menilai bahwa proyek ini tidak tepat sasaran dan berpotensi menjadi ladang korupsi.
CBA Sorot Anggaran Fantastis, Kebutuhan Dipertanyakan
Pengadaan Smart TV ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat Kabupaten Bogor masih memiliki banyak kebutuhan yang lebih mendesak. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafy, mengkritik perencanaan proyek ini yang terkesan dipaksakan. Ia menilai bahwa dibandingkan membeli perangkat elektronik mahal, anggaran sebesar ini seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih bermanfaat, seperti renovasi sekolah, pembangunan puskesmas, atau perbaikan jalan.
“Banyak sekolah di Kabupaten Bogor yang masih membutuhkan perbaikan gedung atau fasilitas dasar lainnya. Kenapa justru membeli Smart TV dengan nilai yang fantastis?” ujar Uchok.
Salah satu aspek yang paling mencurigakan dalam proyek ini adalah harga Smart TV yang jauh di atas harga pasaran. Hasil investigasi CBA menunjukkan bahwa harga satu unit perangkat dalam proyek ini berkisar antara Rp184 juta hingga Rp225 juta. Padahal, perangkat dengan spesifikasi serupa di pasaran hanya dijual sekitar Rp57 juta.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menunjuk tiga perusahaan dalam proyek ini, yaitu:
1. PT Matra Pratama dan PT Dwi Abisatyo untuk pengadaan 297 unit Smart TV bagi SD dengan merek RO COMP 75 inch with Cam, senilai Rp184 juta per unit, total Rp55,1 miliar.
2. PT Turbo Perkasa untuk pengadaan Smart TV 86 inch bagi SMP dengan merek Ice Board, senilai Rp225 juta per unit, total Rp20,3 miliar.
Perbedaan harga yang begitu signifikan ini memunculkan dugaan adanya praktik mark-up atau penggelembungan anggaran. “Kenapa Disdik memilih merek yang kurang dikenal dengan harga lebih tinggi, padahal ada merek dengan spesifikasi serupa yang jauh lebih murah?” ujar Uchok, pada Sabtu 8 Maret 2025.
Kritik terhadap proyek ini semakin tajam setelah terungkap bahwa anggaran untuk pengadaan Smart TV diambil dari pemangkasan sektor lain yang lebih prioritas. Beberapa sumber dari pejabat Pemkab Bogor menyebutkan bahwa program ini menyebabkan pengurangan dana untuk pembangunan infrastruktur, termasuk puskesmas dan proyek lain yang sudah direncanakan dalam APBD.
“Ketika anggaran untuk layanan kesehatan dan infrastruktur dipangkas demi proyek ini, masyarakat berhak mempertanyakan apakah keputusan ini benar-benar untuk kepentingan pendidikan atau hanya demi keuntungan pihak tertentu,” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
