PORTALBANTEN – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menggelar diskusi menarik bertajuk "Eliminasi atau Ilusi? Indonesia di Jalur Eliminasi TBC: Komitmen yang Tak Surut" di Griya Arifin Panigoro, Jakarta, pada Rabu (12/11/2025). Acara ini menghadirkan empat pakar kesehatan terkemuka, yaitu dr. Donald Pardede, Dr. Hermawan Saputra, Prof. dr. Erlina Burhan, dan dr. Triya Novita Dinihari, dengan Reydha Pulpy sebagai moderator.
Diskusi ini berfokus pada tiga isu penting dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia, yaitu vaksin, kader kesehatan, dan efisiensi anggaran. Prof. dr. Erlina Burhan, yang juga merupakan Dewan Penasihat STPI, menekankan tantangan utama yang dihadapi: rendahnya angka temuan kasus TBC.
"Dibanding banyaknya kasus, yang paling menantang justru menemukannya. Tahun 2024 adalah capaian tertinggi dengan 75 persen dari 1 juta kasus berhasil diidentifikasi," kata Erlina.
Ia menegaskan bahwa untuk mencapai eliminasi TBC, penguatan deteksi dini dan sistem surveilans berbasis komunitas sangatlah penting agar tidak ada kasus yang terlewatkan. Di sisi lain, dr. Triya Novita Dinihari dari Tim Surveilans Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merencanakan revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
"Kalau ada pasien TB yang tinggal di rumah tidak layak, kami ingin libatkan Kementerian PUPR. Karena tidak semua warga punya KTP dan BPJS, kami juga akan berkolaborasi dengan Dukcapil," ungkapnya.
Menurut dr. Triya, pendekatan lintas kementerian sangat penting agar penanganan TBC tidak hanya terfokus pada aspek medis, tetapi juga sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pendanaan, dr. Donald Pardede mengingatkan akan pentingnya kesadaran nasional untuk tidak bergantung pada dana global, mengingat Indonesia kini berstatus negara upper middle income.
"Kita perlu beralih dari ketergantungan global ke pendanaan domestik. Negara harus punya alokasi dan regulasi yang jelas agar komunitas bisa berperan lebih besar," tegas dr. Donald.
Ia menilai, dinamika politik global dapat mengganggu kesinambungan bantuan internasional, sehingga kemandirian finansial dalam sektor kesehatan menjadi kebutuhan mendesak. Dr. Hermawan Saputra, Wakil Ketua I CCM Global Fund AIDS TB Malaria Indonesia, menambahkan bahwa meskipun pendanaan dari Global Fund untuk Indonesia diperkirakan akan menurun hingga 40% pada 2026–2027, komitmen untuk mendukung eliminasi TBC tetap kuat.
"Mungkin sisa Rp1,7 triliun dari Global Fund, tapi anggaran pemerintah bisa masuk. Di sinilah pentingnya peran jurnalis untuk mengangkat narasi kolaborasi dan komitmen eliminasi TB," ujarnya.
