PORTAL BANTEN - Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas utama termasuk sekolah gratis bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, termasuk sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, Sekolah Khusus (SKh), serta Madrasah Aliyah (MA) swasta.
"Kita akan launching sekolah gratis, launching BLUD untuk SMK, dan launching pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan Pemprov Banten," ujar Andra Soni usai Rapat Koordinasi Pimpinan Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemprov Banten, Minggu (2/3/2025).
Selain mendorong pendidikan gratis, Pemprov Banten juga berfokus pada pengembangan infrastruktur sebagai penunjang utama akses pendidikan dan perekonomian masyarakat. Salah satu program unggulan yang dicanangkan adalah Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), yang bertujuan menghubungkan wilayah produktif serta mempermudah akses ke sekolah-sekolah.
"Bangun jalan desa sejahtera kita prioritaskan untuk menghubungkan wilayah produktif dan akses ke fasilitas pendidikan," jelas Andra.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Banten dalam memastikan bahwa tidak ada hambatan bagi siswa dalam menempuh pendidikan, terutama di daerah yang masih memiliki akses jalan terbatas.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, Gubernur Andra juga menaruh perhatian pada kondisi sarana dan prasarana sekolah. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten untuk memastikan fasilitas sekolah dalam kondisi layak.
"Saya sudah meminta kepada kepala sekolah untuk memastikan kondisi ruang kelas, toilet, dan sarana prasarana lainnya," tambahnya.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh sekolah di bawah kewenangan Pemprov Banten dapat memberikan kenyamanan bagi siswa dalam belajar, sehingga kualitas pendidikan di Banten dapat terus meningkat.
Andra Soni menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM di Banten tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, agar program-program strategis bisa berjalan dengan optimal.
