PORTALBANTEN — Pada tahun 2026, sekolah-sekolah di Indonesia akan memiliki cara baru untuk mengajukan perbaikan gedung mereka. Melalui aplikasi daring, proses revitalisasi akan menjadi lebih cepat dan efisien, sebuah langkah inovatif dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Pemerintah berupaya mempermudah mekanisme pengusulan program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2026 melalui pemanfaatan Aplikasi Revitalisasi Sekolah," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, Minggu (23/11).
Aplikasi Revitalisasi, yang dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id, berfungsi sebagai pusat kendali perencanaan dan monitoring. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dan sekolah dapat mengajukan usulan secara digital dengan lebih mudah.
Fitur-fitur dalam aplikasi ini mencakup rekomendasi otomatis berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), pemeriksaan kelengkapan dokumen secara real time, pemeringkatan sasaran yang objektif, serta verifikasi berlapis oleh pemerintah daerah dan pusat. Hal ini memungkinkan akses detail kondisi sekolah hingga tingkat ruang.
"Aplikasi Revitalisasi menjadi pintu masuk proses perencanaan hingga evaluasi revitalisasi satuan pendidikan 2026 agar prosesnya berjalan cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” tambah Gogot.
Menu revitalisasi juga diperluas untuk lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah, termasuk pembangunan ruang belajar baru, rehabilitasi ruang yang rusak, dan penataan lingkungan sekolah. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.
Revitalisasi ini tidak hanya ditujukan untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta. Fokus utama adalah pemerataan, dengan perhatian khusus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah.
Gogot menekankan bahwa program Revitalisasi Satuan Pendidikan akan terus ditingkatkan. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, dengan sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang atau berat di 195 ribu sekolah.
"Sebanyak 195 ribu sekolah itu tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan yang masuk skala prioritas. Agar anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan aman, nyaman, dan gembira," ungkapnya.
