PORTALBANTEN – Ketika jalan provinsi di Parungpanjang terus rusak dihantam truk tambang setiap hari, solusi permanen berupa jalan khusus tambang justru tersendat di meja birokrasi. Anggota DPRD Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc., dengan nada kecewa menyoroti mandeknya eksekusi proyek ini, yang menurutnya bukan lagi soal teknis konstruksi, melainkan soal lambannya tata kelola, termasuk dari pihak BUMD PT Jasa Sarana yang turut dilibatkan dalam proses pembebasan lahan.
"Permasalahan utama hari ini bukan karena kita tidak punya solusi. Solusinya sudah jelas: bangun jalan khusus tambang. Tapi yang jadi kendala adalah lambatnya pembebasan lahan yang sudah kita dorong sejak 5 tahun lalu," tegas Anggota DPRD Jabar, Ricky Kurniawan di Cibinong, Bogor, Sabtu (10/5/2025).
PT Jasa Sarana, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang ditugaskan untuk membantu percepatan pembebasan lahan, menurut Ricky justru tidak menunjukkan kinerja optimal. Ia menegaskan, keterlibatan BUMD ini semestinya mempercepat proses, bukan malah memperpanjang antrean administratif.
"Jasa Sarana ini kita libatkan justru supaya proses bisa lebih lincah dan fokus. Tapi faktanya sangat lambat. Saya heran, apakah betul mereka sudah turun ke lapangan? Sudah sejauh mana koordinasi mereka dengan masyarakat, pemilik lahan, atau aparat setempat?" sindir Ricky.
Ia juga mempertanyakan transparansi proses eksekusi anggaran yang telah disahkan sejak 2023 sebesar Rp70 miliar untuk pembebasan lahan. Menurutnya, waktu terus berjalan dan jika tak segera dibayarkan, nilai kompensasi bisa melonjak, menambah beban anggaran di masa depan.
"Saya tanya ke dinas terkait, katanya dananya aman. Tapi kapan realisasinya? Masyarakat menunggu, pengguna jalan menunggu, kepala daerah kecewa, ini bukan sekadar keterlambatan biasa, ini sudah keterlambatan sistemik,” tegas anggota Fraksi Gerindra tersebut.
Lebih jauh, Ricky mengungkapkan kekecewaan dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto, atas stagnasi proyek jalan tambang ini. Apalagi nama-nama di luar kewenangan resmi seperti mantan Bupati Lebak, ikut disebut-sebut dalam proses pembebasan lahan tanpa kejelasan formalitas hukum dan administratif.
Ia mendesak agar audit dari pihak Pemprov Jabar saat ini, yaitu KDM (Kang Dedi Mulyadi) benar-benar menyentuh akar persoalan, termasuk evaluasi terhadap kinerja PT Jasa Sarana yang saat ini dinilai jauh dari ekspektasi publik.
"Kalau memang BUMD tidak sanggup, ya harus dievaluasi. Jangan sampai pemborosan anggaran dan waktu ini jadi preseden buruk dalam proyek infrastruktur strategis. Saya minta ini dipercepat, jangan ditunda-tunda lagi,” pungkasnya.
