PORTALBANTEN.NET – Ribuan warga dari Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang mendatangi Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, untuk menyuarakan tuntutan terkait penghentian aktivitas tambang yang telah berlangsung selama tujuh bulan terakhir.
Aksi tersebut dipicu dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sejak tambang berhenti beroperasi. Banyak sopir truk, buruh tambang, hingga pelaku usaha kecil kehilangan mata pencaharian. Kondisi itu membuat sebagian warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak.
Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang (AMCRP) meminta pemerintah segera memberikan kepastian hukum mengenai aktivitas tambang, mempercepat pembangunan jalan khusus tambang, serta memastikan bantuan sosial disalurkan secara terbuka dan tepat sasaran.
“Ini bukan hanya soal tambang, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Dani Murdani dari AMCRP.
Bupati Bogor Rudy Susmanto yang hadir menemui massa menyatakan akan menyampaikan aspirasi warga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera ditemukan solusi bagi masyarakat terdampak.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan belum akan membuka kembali izin operasional tambang di Parungpanjang. Menurutnya, keselamatan masyarakat serta dampak lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.
“Kebijakan harus berdasarkan sistem dan kepentingan masyarakat luas,” tegas KDM.
Di sisi lain, sejumlah aktivis lingkungan mendukung penghentian aktivitas tambang demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan warga sekitar. Meski demikian, AMCRP menegaskan pihaknya tidak menolak pengawasan lingkungan, tetapi berharap masyarakat tidak menjadi korban kebijakan tanpa solusi ekonomi yang jelas.
Hingga saat ini, polemik tambang di Bogor Barat masih menjadi perdebatan antara kebutuhan ekonomi warga dan upaya menjaga keselamatan lingkungan.
