Kebun Raya Bogor kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya keluhan mengenai biaya tambahan sebesar Rp 15 ribu per orang. Hal ini menyusul isu sebelumnya terkait tarif mobil yang melonjak hingga ratusan ribu rupiah. Kini, pengunjung mempertanyakan transparansi pengelola terkait pungutan tersebut.
Selebgram dan pebisnis fesyen, Endang Yustika, membagikan pengalaman rombongannya yang diminta membayar biaya tambahan saat membawa makanan dari luar. Pengalamannya ini dengan cepat menyebar di media sosial, memicu beragam reaksi dari warganet yang menilai pengelola tidak memberikan informasi yang jelas mengenai aturan ini.
"Mana aturannya, Rp10 juta pun saya bayar", dalam unggahan di Instagram @u.c
Banyak pengunjung berpendapat bahwa sebagai salah satu ikon wisata dan kawasan konservasi, Kebun Raya Bogor seharusnya memiliki aturan yang jelas dan mudah dipahami. "Kalau ada aturan tambahan, harusnya diumumkan sejak awal. Jangan sampai orang merasa ditarik biaya tanpa tahu alasannya," tulis salah satu warganet.
Menanggapi keluhan yang viral tersebut, pihak pengelola PT Mitra Natura Raya (MNR) memberikan penjelasan. General Manager Corporate Communication MNR, Zaenal Arifin, menyatakan bahwa biaya Rp 15 ribu hanya dikenakan kepada rombongan yang menggelar acara tanpa konfirmasi resmi. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk menjaga kebersihan dan perawatan lingkungan, mengingat makanan dari luar dapat menambah sampah.
“Kami tegaskan, ini bukan pungli. Biaya itu terkait acara rombongan yang tidak ada pemberitahuan. Untuk pengunjung individu tidak berlaku. Kami tetap memprioritaskan kenyamanan semua pengunjung,” ujar Zaenal.
Namun, penjelasan tersebut masih menyisakan keraguan di kalangan publik. Banyak yang berpendapat bahwa alasan kebersihan tidak dapat dijadikan justifikasi jika informasi tersebut tidak disampaikan secara terbuka sejak awal pembelian tiket.
Kasus ini menambah daftar kontroversi dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor yang kini berada di bawah PT MNR, mitra strategis Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN). Publik berharap agar pengelola lebih transparan dan konsisten, sehingga ikon wisata nasional ini tidak terjebak dalam polemik yang merugikan citra dan kenyamanan pengunjung.***
