PORTALBANTEN - Insiden maut yang menewaskan seorang siswi SMK Permatasari di Tamansari, Kecamatan Rumpin, kembali mengguncang masyarakat Kabupaten Bogor. Kecelakaan yang melibatkan truk tambang itu memicu gelombang kritik, termasuk dari Anggota DPRD Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc., yang menyebut tragedi ini sebagai alarm keras atas gagalnya negara melindungi keselamatan rakyatnya di jalur tambang.
"Ini bukan hanya kecelakaan. Ini kegagalan sistematik. Korban terus berjatuhan, tapi tidak ada tindakan yang benar-benar tuntas," kata Ricky pada Minggu (18/5). Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan tidak adanya langkah konkret yang dilakukan setelah berbagai peristiwa serupa sebelumnya terjadi.
Menurut Ricky, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2023 yang mengatur lalu lintas truk tambang seolah hanya menjadi dokumen formalitas tanpa pengawasan nyata di lapangan. Ia menilai, pemerintah daerah, baik Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat, belum menunjukkan komitmen serius dalam menyelesaikan akar persoalan.
"Kalau PT Jasa Sarana lamban dalam pembebasan lahan tol tambang, dan aparat Dishub tak mampu mengendalikan lalu lintas, maka siapa lagi yang bisa melindungi warga? Anak-anak sekolah jadi korban karena negara tak hadir," tegasnya.
Ricky juga menyoroti pentingnya kebijakan menyeluruh yang tak hanya reaktif, seperti pemberian kompensasi kepada keluarga korban. Menurutnya, janji-janji yang disampaikan pemerintah harus disertai langkah hukum tegas terhadap pelanggaran di lapangan.
Ia mendesak adanya evaluasi total terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Rumpin, Parungpanjang, Cigudeg, hingga Rancabungur. Jalur-jalur ini, sebutnya, telah berubah menjadi lintasan maut karena tidak adanya pengawasan ketat terhadap truk-truk bermuatan berat.
"Saya minta jam operasional truk tambang diatur ulang, tidak boleh melintas di jam sibuk saat anak sekolah berangkat atau pulang. Kalau perlu, tutup sementara jalur jika membahayakan," ujarnya.
Selain pengaturan lalu lintas, ia menekankan urgensi pembangunan jalan khusus truk tambang yang sampai kini belum kunjung terealisasi. Menurutnya, proyek jalan tol tambang bukan hanya infrastruktur tambahan, tetapi solusi utama untuk memindahkan risiko dari jalan umum ke jalur terpisah.
"Sangat prihatin dari data Februari 2025 saja sudah 194 nyawa warga melayang. Ini soal nyawa, bukan sekadar lalu lintas. Sampai kapan kita akan terus menunggu korban berikutnya?" tutup Ricky.
