PORTAL BANTEN - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bogor mengeluarkan pernyataan tegas menolak serangkaian kebijakan nasional yang dianggap merugikan masyarakat, terutama kebijakan tunjangan perumahan DPR RI yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Kebijakan ini memicu kemarahan publik dan dianggap mencerminkan ketidakpedulian elit politik terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat.
“Saat rakyat harus mengencangkan ikat pinggang untuk bertahan hidup, para wakil rakyat justru mengamankan kenyamanan pribadi mereka dengan dalih tunjangan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat,” kata Muhamad Zikri Cahyadi, Sekretaris LMND Bogor, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (29/08).
LMND Bogor menilai bahwa masalah ini tidak hanya terletak pada tunjangan DPR. Mereka juga mengkritik berbagai kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti minimnya anggaran untuk pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2025, kenaikan tarif energi yang membebani masyarakat, serta kurangnya perlindungan bagi buruh, petani, dan pelajar.
“Negara ini seolah dijalankan untuk segelintir elit. Apa gunanya demokrasi jika kebijakan-kebijakan yang dihasilkan justru memiskinkan rakyat?” tegas Zikri.
Selain itu, LMND Bogor mengecam tindakan brutal aparat keamanan dalam mengamankan aksi demonstrasi yang baru-baru ini mengakibatkan korban jiwa. Seorang pengemudi ojek online, saudara alm. Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis milik kepolisian di tengah kerumunan.
“Ini bukan sekadar kecelakaan, ini tragedi kemanusiaan yang menyisakan luka kolektif. Jangan sampai ada lagi nyawa rakyat kecil melayang hanya karena aparat gagal mengedepankan kemanusiaan. Evaluasi total Polri adalah keharusan!” tegas Zikri.
Menanggapi situasi ini, LMND Bogor mengeluarkan empat tuntutan utama: pertama, menolak segala bentuk kebijakan yang memanjakan elit dan menyengsarakan rakyat; kedua, menuntut DPR dan pemerintah untuk segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan yang tidak adil secara sosial; ketiga, mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersatu dalam gerakan menuntut keadilan anggaran; dan keempat, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Polri.
“Selama negara ini dijalankan tanpa nurani dan aparat menjadi alat kekuasaan, mahasiswa tidak akan diam. LMND Bogor akan terus berdiri bersama rakyat dan melawan kebijakan yang tidak adil. Ini bukan hanya tentang tunjangan DPR — ini tentang arah bangsa dan keselamatan rakyat,” tutup Zikri.
