PORTAL BANTEN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuri perhatian setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian untuk Triwulan III 2025 pada 5 November 2025. Dalam rilis tersebut, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Moh. Edy Mahmud, menegaskan bahwa MBG lebih dari sekadar program sosial; ia telah bertransformasi menjadi instrumen fiskal yang vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Program MBG terbukti meningkatkan resiliensi pangan dan memperluas konsumsi masyarakat, sehingga menopang laju pertumbuhan ekonomi," kata Edy (5/11).
Data BPS menunjukkan bahwa MBG telah mendorong pertumbuhan di berbagai sektor riil yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Sektor pertanian, khususnya komoditas tanaman pangan, mengalami lonjakan permintaan berkat kebutuhan pasokan untuk menu bergizi. Hal ini juga berdampak positif pada industri makanan dan minuman yang mencatat pertumbuhan 6,49 persen, serta subsektor peternakan yang tumbuh 6,51 persen.
Peningkatan di sektor-sektor ini menunjukkan bahwa MBG berfungsi sebagai penggerak rantai pasok nasional, mulai dari petani hingga penyedia layanan konsumsi di lapangan.
Hingga Agustus 2025, BPS mencatat bahwa MBG berkontribusi pada penambahan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 1,90 juta orang. Kontribusi ini tidak hanya berasal dari distribusi makanan, tetapi juga dari seluruh rantai ekonomi yang terlibat dalam produksi dan pengolahan bahan baku.
Penyerapan tenaga kerja ini berimbas pada penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85 persen, menjadikan MBG sebagai salah satu program pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap dinamika ketenagakerjaan.
Efek positif dari MBG juga terlihat pada konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89 persen, memberikan kontribusi 2,54 persen terhadap pertumbuhan PDB nasional yang mencapai 5,04 persen pada kuartal ketiga 2025. Banyak ekonom berpendapat bahwa peningkatan konsumsi ini terjadi karena distribusi makanan bergizi yang secara tidak langsung memperluas ruang belanja masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebelumnya harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan makan harian.
Pemerintah menargetkan penerima manfaat MBG sebanyak 82 juta orang hingga akhir 2025. Dengan cakupan yang semakin luas, program ini diharapkan tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat ekonomi domestik sebagai benteng terhadap ancaman perlambatan global.
Dengan kombinasi dampak sosial dan ekonomi yang terus menguat, MBG kini dipandang bukan sekadar intervensi jangka pendek, melainkan sebagai salah satu pilar kebijakan fiskal yang menjaga daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang tidak menentu.*
