PORTALBANTEN – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, untuk memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Komitmen ini disampaikan langsung di hadapan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang digelar di Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat strategis daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, para kepala dinas, direktur RSUD dan BUMD, hingga para camat.
Dalam arahannya, Bupati Rudy menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi aset daerah sebagai langkah konkret mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Ia juga menekankan perlunya evaluasi struktural, khususnya pada unit-unit kerja yang menyentuh langsung pelayanan masyarakat.
“Melayani hampir enam juta jiwa tentu tidak bisa disamakan dengan kabupaten atau kota yang lebih kecil. Kami akan memperkuat struktur seperti menambah pokja di UKPBJ agar pelayanan berjalan optimal,” tegas Rudy.
Bupati juga menyampaikan bahwa beban pelayanan publik yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, menuntut penguatan pada SKPD pelayanan. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk ikut mengawal dan mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
“Kami ingin Kabupaten Bogor yang sudah baik, menjadi lebih baik lagi. Dan itu hanya bisa terwujud dengan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan apresiasi atas pencapaian Pemkab Bogor dalam peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP). Dari yang awalnya di bawah 80%, kini naik menjadi 91%, berkat penguatan pencegahan dan pendampingan yang dilakukan KPK.
“Ini capaian luar biasa. Kami melihat adanya langkah nyata dalam perbaikan tata kelola. Harapan kami, ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan di tahun 2025,” ucapnya.
KPK juga mengingatkan pentingnya orientasi anggaran pada outcome, bukan hanya output. Setiap program dan rupiah yang digelontorkan harus memberi dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.
