JAKARTA – Pemerintah menanggapi santai kritik yang dilontarkan majalah internasional The Economist terkait arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih dipandang sebagai sentimen negatif, sorotan media asal Inggris tersebut justru dinilai sebagai bukti nyata bahwa posisi Indonesia semakin strategis dan sulit diabaikan dalam peta ekonomi global.
Dalam laporannya, The Economist menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang dianggap berisiko terhadap beban fiskal dan stabilitas APBN di tengah tantangan ekonomi global. Namun, pemerintah melihat perhatian besar dari media asing ini sebagai konsekuensi logis dari status Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi mencapai 280 juta jiwa.
“Negara yang tidak penting biasanya tidak mendapat ruang analisis panjang,” ujar Dadung Hari Setyo, tokoh eksponen Pemuda Indonesia yang aktif mengamati diskursus ekonomi internasional, Minggu (19/5).
Indonesia Terlalu Besar untuk Diabaikan
Meningkatnya intensitas pembahasan mengenai Indonesia di kancah internasional sejalan dengan langkah agresif pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, hingga transisi energi. Kebijakan-kebijakan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru dan pemain kunci dalam rantai pasok global, terutama di sektor mineral strategis.
Bagi pemerintah, kritik dan pengawasan dari pihak luar merupakan hal lumrah ketika sebuah negara mulai memainkan peran yang lebih besar di panggung dunia.
Memahami Perspektif Media Internasional
Sejumlah ekonom mengingatkan publik untuk memahami karakter editorial The Economist yang cenderung menganut prinsip ekonomi liberal, pasar bebas, dan efisiensi fiskal yang ketat. Dengan ideologi tersebut, kebijakan yang melibatkan intervensi negara atau penguatan peran domestik sering kali dipandang secara kritis.
Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain:
1. Hilirisasi Industri: Pemerintah menegaskan strategi ini krusial agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menekan angka ketimpangan.
3. Penguatan Ekonomi Desa: Mendorong pemerataan pertumbuhan melalui koperasi dan basis ekonomi kerakyatan.
Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menjabat di lingkup kebijakan keuangan, sebelumnya menekankan bahwa praktik subsidi dan intervensi negara sebenarnya juga dilakukan oleh banyak negara Eropa untuk melindungi stabilitas ekonomi domestik mereka. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi Indonesia harus dilihat sesuai konteks nasional, bukan sekadar menggunakan standar tunggal Barat.
Menepis Narasi "Kiamat Ekonomi"
Pemerintah juga menyoroti berkembangnya narasi pesimistis atau doom posting di media sosial yang menggambarkan Indonesia sedang menuju krisis. Pemerintah menegaskan bahwa gambaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Saat ini, aktivitas ekonomi tetap stabil, investasi strategis terus mengalir, dan berbagai proyek strategis nasional, seperti pengembangan kawasan industri serta energi terbarukan, terus berjalan.
