PORTALBANTEN.NET  – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mengkaji langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan armada bus sekolah yang selama ini belum beroperasi maksimal. Salah satu opsi yang disiapkan adalah menjadikan bus tersebut sebagai angkutan perintis untuk melayani Koridor 3 dan 4.

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan kajian terkait skema pengelolaan armada tersebut. Dua opsi utama yang dipertimbangkan adalah pengelolaan oleh Dinas Perhubungan atau diserahkan kepada Perumda Transportasi Pakuan.

“Kita sedang kaji, apakah pengelolaan nanti oleh Dinas Perhubungan atau oleh Perumda Transportasi Pakuan. Ini akan dijadikan angkutan perintis untuk Koridor 3 dan 4,” ujar Dedie, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan saat ini memiliki delapan unit armada, terdiri dari empat bus sekolah dan empat bus wisata Uncal. Berdasarkan hasil uji dan pengecekan, seluruh unit dalam kondisi baik dan layak jalan, sehingga siap untuk dioperasikan secara optimal.

Langkah ini menjadi bagian dari terobosan Pemkot Bogor di tengah adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp300 miliar yang berdampak pada kemampuan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan aset yang ada menjadi solusi realistis untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Harus ada inovasi pemanfaatan bus yang selama ini belum optimal, terutama untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani transportasi umum secara memadai. Kita coba manfaatkan untuk Koridor 3 dan 4, meski masih dalam tahap kajian,” jelasnya.

Pemkot Bogor bersama Sekretaris Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga akan menghitung langkah strategis guna memaksimalkan fungsi sarana transportasi tersebut secara efektif dan efisien.

Dedie menegaskan, pemanfaatan armada yang ada merupakan pilihan tepat di tengah keterbatasan anggaran. Ia mengingatkan bahwa jika tidak digunakan, bus-bus tersebut justru berpotensi mengalami kerusakan dan menjadi beban.

“Dengan pemotongan TKD Rp300 miliar, tentu ada komponen pembiayaan yang hilang. Sudah tidak mungkin lagi sepenuhnya mengandalkan itu untuk perawatan. Kalau didiamkan justru akan rusak. Ini bukan merugikan, tapi justru bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.