PORTALBANTEN – Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, sebanyak 111 Jemaah Calon Haji dan Hajjah asal Kota Pematangsiantar mendapat penghormatan melalui tradisi tepung tawar dari Wali Kota Siantar dan unsur Forkopimda. Acara ini berlangsung di rumah dinas Wali Kota, Minggu (4/5/2025), dan menjadi simbol dukungan moral serta spiritual dari pemerintah daerah kepada warganya yang akan menunaikan ibadah haji.
Dalam sambutannya, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH mengungkapkan bahwa momen tepung tawar ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. “Kami ingin memberikan motivasi dan doa terbaik agar para jemaah menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan maqbul,” tuturnya.
Wali Kota juga mengajak para jemaah untuk mendoakan Kota Siantar agar senantiasa diberkahi dan para pemimpinnya dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ia berharap para jemaah menjaga nama baik kota selama berada di Tanah Suci.
Sementara itu, mewakili Kepala Kantor Kemenag Kota Siantar, Drs H Luhut Ritonga MA menyampaikan bahwa jemaah akan berangkat menuju Asrama Haji Medan pada Jumat (9/5/2025) dini hari. Karena penerbangan menuju Madinah dijadwalkan pukul 06.40 WIB, para jemaah akan melaksanakan salat Subuh di perjalanan.
Dalam acara tersebut juga diserahkan bale (bingkisan perlengkapan) secara simbolis kepada perwakilan jemaah. Adapun jemaah tertua pria atas nama Syarif (84), dan wanita tertua Ramlah Damanik (90). Sedangkan jemaah termuda adalah Muhammad Fadli Afin Canda (31) dan Sri Tamika (35).
Pemakaian seragam haji juga dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota bersama Ny Liswati Wesly Silalahi dan unsur Forkopimda. Tampak hadir sejumlah pejabat penting, seperti Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Agus Supriyono, Kapolres Siantar AKBP Sah Udur Togi M Sitinjak, serta perwakilan MUI dan KBIHU Kota Siantar.
Tradisi pelepasan ini menunjukkan bahwa ibadah haji bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan religius masyarakat yang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah.*
