PORTALBANTEN - Kegiatan seremonial akhir tahun ajaran di sebuah Taman Kanak-kanak di Kota Bekasi menjadi sorotan setelah pihak sekolah tetap menggelar wisuda dan study tour meski telah ada larangan resmi dari Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi. Bukan hanya soal aturan yang dilanggar, namun biaya kegiatan yang mencapai lebih dari satu juta rupiah per anak menjadi sumber keresahan utama para orang tua murid.
Salah satu wali murid mengaku keberatan harus membayar Rp 1.150.000 untuk dua kegiatan tersebut. Jumlah itu meliputi biaya wisuda dan foto sebesar Rp 550.000 serta study tour senilai Rp 600.000 yang dijadwalkan ke Depok, Jawa Barat. Besaran biaya ini dinilai membebani keluarga, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kegiatan yang disebut-sebut sebagai ajang apresiasi untuk anak-anak. Apakah sekolah bertindak atas dasar kebutuhan edukatif, atau semata mengakomodasi tren yang terus berlangsung tanpa memperhatikan kemampuan orang tua?
Kritik tajam disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menilai kegiatan seperti ini sudah melenceng dari tujuan pendidikan. Ia menyebut study tour kini lebih identik dengan agenda wisata yang dikemas oleh pihak ketiga, bukan sebagai bagian dari proses belajar yang sesungguhnya. Ia juga menyoroti risiko munculnya ketimpangan psikologis di kelas, ketika anak-anak yang tidak mampu ikut merasa tersisih atau berbeda dari teman-temannya.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa larangan terhadap kegiatan seremonial seperti wisuda dan study tour telah dituangkan secara resmi dalam surat edaran Dinas Pendidikan. Namun tetap berjalannya kegiatan di beberapa sekolah menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran sebagian pihak terhadap pentingnya kebijakan tersebut.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa larangan terhadap penyelenggaraan kegiatan serupa telah ditegaskan dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
“Larangan ini sudah sangat jelas,” ucap Tri singkat.
Dari sisi lain, sebagian orang tua mengaku terpaksa mengikuti arus agar anak mereka tidak merasa tertinggal dari teman-temannya. Situasi ini menciptakan tekanan sosial dan finansial yang tidak semestinya dialami di jenjang pendidikan usia dini.
Dedi Mulyadi mengajak sekolah untuk mencari alternatif yang lebih mendidik dan inklusif. Ia menilai pembelajaran bisa dilakukan melalui kunjungan ke tempat-tempat edukatif di sekitar lingkungan sekolah yang tidak membutuhkan biaya besar namun tetap kaya akan pengalaman.
