PORTALBANTEN – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) DPD Kabupaten Bogor menggelar acara buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan diskusi Pra Musyawarah Daerah (Musda) di RM Kabayan, Cibinong, pada Selasa (25/3/2025). Kegiatan ini menjadi ajang bagi perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi mereka, terutama terkait kepastian hukum dan kesejahteraan.
Ketua DPD PPDI Kabupaten Bogor, Johan, mengungkapkan bahwa acara tahunan ini berbeda dari biasanya karena bertepatan dengan akhir masa jabatan pengurus periode saat ini. Oleh karena itu, diskusi Pra Musda difokuskan pada mekanisme pemilihan pengurus baru yang akan memimpin PPDI untuk lima tahun ke depan.
"Kami membuka ruang diskusi untuk menentukan apakah pemilihan pengurus baru nanti akan dilakukan secara aklamasi atau melalui pemungutan suara langsung. Ini penting agar kepengurusan ke depan benar-benar mencerminkan keinginan perangkat desa," ujar Johan.
Selain membahas kepemimpinan baru, forum ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diterapkan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah finalisasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang hak dan kewajiban perangkat desa, yang saat ini sudah mencapai tahap akhir.
Johan menekankan bahwa PPDI tetap pada jalurnya sebagai wadah perjuangan perangkat desa dan tidak memiliki kepentingan politik. Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mencapai 80 persen dari total perangkat desa se-Kabupaten Bogor.
"Kami berharap hasil diskusi ini dapat memperkuat posisi perangkat desa, baik dalam aspek kesejahteraan maupun kepastian hukum. Perjuangan untuk mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) juga terus kami dorong agar segera terealisasi," tutup Johan.
Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan perangkat desa semakin solid dalam menyuarakan kepentingannya serta memastikan keberlanjutan perjuangan PPDI di masa mendatang.*
