JAKARTA – Intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun pertama masa jabatannya membuahkan hasil signifikan bagi perekonomian nasional. Meski sempat menuai kritik publik dan dijuluki sebagai "Prabowo World Tour", rangkaian diplomasi maraton ke sekitar 50 negara tersebut tercatat berhasil mengamankan komitmen investasi senilai total Rp665 triliun.
Langkah diplomasi ini sempat menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah pihak mengkritik tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden di tengah tekanan ekonomi domestik, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global.
Investasi Besar dari Asia Timur dan Eropa
Capaian utama diplomasi ini berasal dari kawasan Asia Timur. Dalam forum kerja sama ekonomi di Seoul, pemerintah berhasil mengamankan komitmen investasi dari Korea Selatan senilai 10,2 miliar dolar AS atau setara Rp173 triliun. Investasi ini difokuskan pada sektor energi hijau, carbon capture and storage (CCS), baterai kendaraan listrik, industri baja, hingga pengembangan kecerdasan buatan (AI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kerja sama tersebut mempertegas hubungan strategis kedua negara. Selain Korea Selatan, lawatan ke Jepang juga menghasilkan komitmen bisnis fantastis senilai Rp401 triliun. Secara akumulatif, investasi dari kedua negara tersebut mencapai Rp575 triliun.
Tak berhenti di Asia, Presiden Prabowo juga membawa pulang komitmen investasi senilai Rp90 triliun dari kunjungan ke Inggris, Swiss, dan Prancis. Dana tersebut akan dialokasikan untuk sektor maritim, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan yang diproyeksikan mampu menyerap ratusan ribu lapangan kerja baru.
Menjawab Tantangan Ekonomi Global
Pemerintah menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi ini tidak hanya mengejar angka investasi, tetapi juga fokus pada penguatan hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan kedaulatan energi. Kehadiran langsung Presiden dalam pertemuan bilateral dinilai krusial untuk meningkatkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Terkait tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sering dikaitkan dengan aktivitas Presiden, pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan bahwa fenomena tersebut merupakan dampak dari faktor global. Penguatan dolar AS, tingginya suku bunga bank sentral Amerika Serikat, serta konflik geopolitik di Timur Tengah menjadi pemicu utama pelemahan mata uang di banyak negara berkembang, bukan akibat aktivitas diplomasi.
Melalui strategi ini, Indonesia berupaya memperluas akses pasar dan memperkuat rantai pasok global. Diplomasi luar negeri kini dipandang sebagai instrumen vital untuk memastikan ekonomi nasional tetap kompetitif dan memiliki fondasi yang kuat di tengah ketidakpastian dunia yang terus berkembang.
