PORTALBANTEN – Kewenangan daerah yang semakin tergerus akibat kebijakan resentralisasi menjadi sorotan utama dalam Reuni Akbar Jurnalis Alumni Harian Merdeka dan Rakyat Merdeka yang digelar di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Minggu (22/6). Para mantan jurnalis yang kini berkiprah sebagai akademisi dan pemimpin media mengingatkan bahwa penyusutan otonomi daerah bisa menjadi batu sandungan besar bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Acara yang bertemakan “Resentralisasi Menjauhkan Peran Daerah dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045” ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten yang juga merupakan alumni Harian Merdeka dan Rakyat Merdeka, seperti pengamat politik Universitas Nasional Dr. Selamat Ginting, pengamat komunikasi politik Universitas Tirtayasa Dr. Yoki Yusanto, Ketua IJTI Herik Kurniawan, dan Direktur GREAT Institute Dr. Teguh Santosa.
Dalam sesi diskusi, Dr. Selamat Ginting menyebut bahwa pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja secara nyata telah mempersempit ruang gerak daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri.
“Batasan antara kewenangan pusat dan daerah menjadi kabur. PAD (Pendapatan Asli Daerah) pun makin menyusut. Tahun 2022, PAD hanya 30% dari total pendapatan daerah, padahal pada 2014 masih 40%,” ungkap Ginting.
Ia juga menyoroti polemik tambang nikel di Raja Ampat dan sengketa pengelolaan empat pulau di Aceh sebagai bukti konkret dampak resentralisasi.
Senada dengan itu, Dr. Yoki Yusanto menilai resentralisasi dewasa ini menunjukkan kemiripan dengan pola dominasi kekuasaan era Orde Baru, di mana daerah hanya sebagai pelaksana tanpa kewenangan nyata.
“Jika daerah diberi ruang, maka mereka bisa tumbuh lebih cepat. Daerah yang maju akan mendorong kemajuan nasional,” tegas Yoki.
Namun, desentralisasi juga harus dibarengi dengan pengawasan. Dr. Teguh Santosa mengingatkan bahwa pemberian kewenangan besar kepada daerah tidak boleh membuka jalan lahirnya “raja-raja kecil” yang menyalahgunakan kekuasaan.
“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Semua pihak harus ikut mengawasi,” ujarnya.
