PORTAL BANTEN - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc, menggelar 'Dialog Rakyat' di Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin (20/10/2025). Kegiatan ini menjadi wadah bagi puluhan warga dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan langsung keluhan dan harapan mereka.
Sejak awal, antusiasme warga terlihat jelas saat mereka mengungkapkan berbagai masalah yang dihadapi. Dua isu utama yang mencuat adalah kesulitan dalam mengaktifkan BPJS Kesehatan dan kurangnya sosialisasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP).
“Masih banyak masyarakat yang kesulitan mengaktifkan BPJS Kesehatan. Ada yang sudah membayar iuran tapi statusnya tetap nonaktif. Selain itu, informasi soal bantuan PIP juga belum jelas sampai ke warga,” kata salah satu peserta dialog.
Dalam suasana yang partisipatif, warga juga menyoroti berbagai masalah lain terkait pelayanan publik, seperti ketidakmerataan bantuan sosial dan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Setiap aspirasi yang disampaikan dicatat oleh tim reses DPRD Jabar yang mendampingi Ricky.
Ricky Kurniawan menyambut baik keterbukaan warga dalam menyampaikan pandangan dan keluhan mereka. Ia menegaskan bahwa forum seperti ini sangat penting untuk menjembatani suara masyarakat dengan lembaga legislatif.
“Dialog rakyat ini adalah ruang untuk mendengarkan langsung apa yang dirasakan warga di lapangan. Masukan dan keluhan yang disampaikan hari ini akan kami kawal agar menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait,” ujar Ricky.
Ia menambahkan bahwa dua sektor yang paling sering menjadi perhatian masyarakat—kesehatan dan pendidikan—akan menjadi fokus utama dalam hasil reses kali ini. Menurutnya, pelayanan dasar seperti BPJS dan PIP merupakan hak masyarakat yang harus dijamin negara, bukan sekadar fasilitas tambahan.
“Kami tidak ingin keluhan warga berhenti di forum ini. Aspirasi yang muncul dari dialog ini akan kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain menyampaikan keluhan, beberapa warga juga memberikan usulan dan solusi. Ada yang mengusulkan agar pemerintah daerah membuka posko informasi BPJS di tiap kecamatan, sementara yang lain meminta agar sekolah lebih aktif menyampaikan data penerima PIP kepada orang tua murid.
