PORTALBANTEN -- Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bogor menggelar aksi protes yang penuh semangat di halaman Balai Kota pada Kamis (23/10/2025). Mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menunda penerapan kebijakan yang membatasi usia kendaraan dan mengatur jumlah angkutan online yang dianggap mengancam keberlangsungan trayek angkot tradisional.
Aksi ini diorganisir oleh sopir yang tergabung dalam Badan Hukum Transportasi (BH) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU). Dengan membawa spanduk dan poster, mereka menyuarakan seruan untuk keadilan bagi para pengemudi angkot yang merasa terpinggirkan.
Koordinator Aksi, Nurdin Ahong, menyampaikan, "Kondisi ekonomi sopir saat ini masih jauh dari kata stabil. Kami baru beradaptasi setelah pandemi, dan butuh waktu panjang untuk pulih. Kalau pemerintah memaksa menerapkan batas usia kendaraan sekarang, sama saja mematikan sumber penghidupan kami," kata Nurdin saat orasi.
Dalam orasinya, Nurdin juga mengeluhkan kurangnya dukungan dari lembaga pembiayaan, seperti leasing dan perbankan, untuk membantu sopir memperbarui kendaraan. Ia menegaskan, tanpa adanya program subsidi atau keringanan dari pemerintah daerah, kebijakan tersebut akan sulit dijalankan.
"Kami bukan menolak perubahan, tapi menolak ketidakadilan. Pemerintah jangan hanya berpihak pada transportasi modern dan perusahaan besar. Sopir angkot juga manusia, juga warga Bogor yang berhak hidup layak," tegas Nurdin dengan nada emosional.
Selain menunda kebijakan batas usia kendaraan, para sopir juga mengajukan beberapa tuntutan, antara lain: 1. Menunda pemberlakuan batas usia kendaraan hingga tahun 2030. 2. Menghidupkan kembali program peremajaan angkot dengan subsidi dari Pemkot Bogor. 3. Membuka jalur baru uji coba angkot di wilayah Ciawi–Parung Banteng–R3–Warung Jambu–Ciparigi. 4. Menerapkan sistem shift bagi AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) yang masuk ke wilayah Kota Bogor. 5. Mempercepat pembangunan terminal perbatasan di kawasan Ciawi dan Ciluar. 6. Membatasi dan mengontrol jumlah kendaraan online yang dinilai semakin memakan trayek angkot rakyat.
Para pengemudi menegaskan bahwa mereka tidak menolak program pemerintah yang bertujuan memperbaiki sistem transportasi di Kota Bogor. Namun, mereka berharap kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap dan manusiawi, tanpa menyingkirkan nasib ribuan sopir yang menggantungkan hidup dari roda angkot.
"Kami siap mendukung program konversi atau peremajaan kendaraan, tapi harus ada solusi dan waktu yang masuk akal. Jangan biarkan sopir angkot menjadi korban kebijakan yang tergesa-gesa," pungkasnya.*
