PORTALBANTEN - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi sejak Senin (3/3) malam hingga Selasa (4/3) dini hari kembali mengungkap tantangan besar dalam mitigasi dan penanganan bencana di kawasan Jabodetabek. Banjir yang merendam ratusan rumah di dua wilayah tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola air, drainase, dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, tujuh kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 300 sentimeter. Ratusan rumah terendam, listrik di beberapa wilayah terpaksa dipadamkan oleh PLN, dan evakuasi warga harus dilakukan menggunakan perahu karet. Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, banjir yang disebabkan hujan dan kiriman air dari sungai di hulu melanda enam kecamatan dengan ketinggian air mencapai 150 sentimeter.
Di tengah situasi darurat ini, BPBD bersama tim gabungan bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik dan mengevakuasi warga yang terdampak. Meski respons dari pemerintah daerah sudah berjalan, pertanyaan muncul: apakah langkah-langkah mitigasi yang dilakukan sebelum musim hujan cukup efektif untuk mencegah banjir besar seperti ini?
Banjir di Bekasi bukanlah kejadian baru. Hampir setiap tahun, kawasan ini mengalami hal serupa, terutama di musim hujan. Selain faktor curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase, berkurangnya daerah resapan air, dan alih fungsi lahan di wilayah hulu diduga menjadi penyebab utama bencana ini.
Fenomena banjir yang terus berulang menunjukkan bahwa perlu ada pendekatan yang lebih serius dalam pengelolaan tata ruang dan sistem drainase. Pemerintah pusat melalui BNPB telah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan di daerah. Namun, solusi jangka panjang tetap diperlukan agar banjir tidak selalu menjadi momok tahunan bagi warga Bekasi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pihaknya akan mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat terdampak. Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada penanganan pasca-banjir, tetapi juga pada kesiapan daerah dalam mencegah dan mengurangi dampak banjir di masa mendatang.
Banjir di Bekasi kali ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana. Jika tidak, bencana serupa akan terus terjadi dan semakin merugikan masyarakat.*
