PORTALBANTEN - Gangguan berlarut yang menimpa sistem layanan Bank DKI tak sekadar jadi masalah teknis belaka. Lebih dari itu, insiden ini menjadi cermin lemahnya kesiapan digital Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghadapi lonjakan kebutuhan publik di era transformasi layanan digital. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya turun tangan, dengan mencopot Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono, Selasa (8/4/2025), sebagai bentuk tanggung jawab manajerial.
Keputusan ini menyusul rentetan keluhan dari warga hingga pejabat tinggi daerah yang kesulitan mengakses layanan perbankan sejak 29 Maret lalu. Masalah itu bahkan terjadi di masa paling krusial: menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 H, saat kebutuhan transaksi mencapai puncaknya.
"Ini sudah keterlaluan", ujar Gubernur pada akunnya @pramonoanungw.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin adalah salah satu dari banyak nasabah yang terdampak. Ia secara terang-terangan menyampaikan kekecewaannya.
“Saya kecewa. Enggak bisa transfer, akhirnya saya minta tolong anak saya,” ungkapnya. Meski begitu, ia mengimbau publik untuk tidak panik dan tetap menjaga asetnya di Bank DKI. “Jangan sampai karena kecewa, saldo dikosongkan. Itu aset kita,” ujarnya.
Lebih dari Sekadar Pencopotan juga Lapor ke Bareskrim
Gubernur Pramono tak sekadar mencopot pejabat, tapi juga mengirim pesan kuat: kepercayaan publik tak bisa dikompromikan. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan, siapa pun yang menyebabkan kerugian publik harus bertanggung jawab, bahkan secara hukum.
“Saya sudah laporkan ke Bareskrim. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat Pemprov maupun BUMD,” ujar Pramono.
Pernyataan itu memperkuat sinyal bahwa era toleransi terhadap kelalaian pelayanan publik telah berakhir. “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Ini untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Masalah Bank DKI juga membuka diskusi lebih dalam mengenai kesiapan digitalisasi sektor publik. Di tengah gencarnya upaya Jakarta menjadi kota pintar, insiden ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem digital tanpa kesiapan infrastruktur dan respons krisis justru berisiko menciptakan ketidaknyamanan masif.
