PORTALBANTEN – Menjelang Lebaran, momen yang seharusnya penuh kemudahan dan kelancaran transaksi keuangan, justru berubah menjadi kekacauan bagi ribuan nasabah Bank DKI. Sejak malam takbiran, layanan digital seperti JakOne Mobile, ATM, hingga transfer antarbank tak bisa diakses.
Alih-alih menjadi contoh sukses transformasi digital, Bank DKI kini tengah menghadapi krisis kepercayaan dari publik. Gangguan yang berlangsung lebih dari sepekan ini tidak hanya merugikan secara teknis, tetapi juga menyentuh emosi dan kebutuhan mendesak masyarakat di saat-saat penting.
Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin bank yang baru saja menerima penghargaan sebagai brand digital terbaik justru kolaps saat dibutuhkan?
Keluhan membludak di media sosial. Dari gagal kirim THR, tidak bisa tarik uang untuk mudik, hingga orang tua yang terpaksa meminjam demi kebutuhan Lebaran. Warganet tak hanya kecewa, mereka marah, bingung, dan merasa ditinggalkan.
Di balik semua itu, muncul sorotan terhadap manajemen internal Bank DKI. Center for Budget Analysis (CBA) bahkan meminta direksi dan komisaris untuk mundur, menyebut kerusakan layanan yang lama sebagai bentuk kegagalan manajerial yang serius.
Namun, di tengah tekanan publik, justru tidak ada penjelasan teknis yang rinci. Staf Khusus Gubernur DKI, Chico Hakim, mengaku telah berkoordinasi dengan pihak internal Pemprov, tetapi tidak membenarkan atau membantah dugaan adanya serangan siber.
Dalam kondisi normal, penjelasan itu mungkin bisa diterima. Tapi dalam situasi seperti sekarang, ketidakpastian justru memperbesar rasa frustrasi.
Bank DKI tengah berada di persimpangan: antara citra digital yang dibangun lewat branding, dan kenyataan di lapangan yang menyajikan ketidakpastian, error, dan kekacauan.
Apa yang terjadi menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar aplikasi dan slogan. Ia adalah soal kesiapan infrastruktur, komunikasi yang transparan, dan manajemen krisis yang sigap. Ketika itu tak ada, bukan hanya layanan yang terganggu kepercayaan publik ikut ambruk.
