PORTAL BANTEN - Di tengah situasi darurat akibat banjir yang melanda Aceh Tamiang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi terkait penanganan yang dilakukan. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kritik yang dilontarkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengenai dugaan keterlambatan dalam respons bencana.
"Penanganan hari pertama banjir telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, pada Senin (6 Desember 2025). Ia menjelaskan bahwa evakuasi awal merupakan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, yang berkoordinasi dengan TNI dan Polri saat bencana terjadi.
Abdul Muhari juga menambahkan bahwa akses darat ke Aceh Tamiang telah mulai terbuka sejak tanggal tersebut, memungkinkan distribusi logistik dari Langkat dan wilayah Sumatera Utara. Pada hari yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga terjun langsung ke lokasi untuk meninjau fasilitas kesehatan dan membantu pembersihan lumpur bersama tim gabungan.
Isu mengenai perahu karet berlogo BNPB yang bocor juga menjadi sorotan. BNPB menjelaskan bahwa perahu tersebut merupakan hibah lama yang telah diserahkan kepada BPBD daerah. "Pemeliharaan alat yang telah dihibahkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," tegas BNPB.
BNPB juga menginformasikan bahwa perahu tambahan dari pusat baru tiba pada 1 Desember 2025, sehingga insiden perahu bocor tersebut tidak melibatkan aset BNPB secara langsung. Di lapangan, Ditpolairud Polda Aceh turut berkontribusi dengan menyediakan perahu tambahan untuk mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi, seperti Bireuen.
Secara keseluruhan, BNPB memastikan bahwa distribusi bantuan tetap diprioritaskan untuk wilayah yang paling sulit dijangkau, termasuk Aceh Tengah yang memerlukan bantuan melalui helikopter, berbeda dengan Aceh Tamiang yang kini sudah dapat diakses melalui jalur darat.*
