JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional pada tahun 2026 akan tetap difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, penguatan investasi, serta menjaga daya beli masyarakat. Di tengah kekhawatiran publik terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan beban fiskal, pemerintah memastikan tidak ada penerapan pajak baru maupun kenaikan tarif pajak pada tahun tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan pemulihan daya beli masyarakat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebelum mengambil kebijakan fiskal yang lebih ketat.
"Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada," ujar Purbaya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi masyarakat terkait target penerimaan pajak tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Purbaya menjelaskan, peningkatan target penerimaan tersebut akan dicapai melalui optimalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi, serta penutupan celah kebocoran penerimaan negara.
Efektivitas langkah ini tercermin dari pertumbuhan penerimaan pajak pada kuartal I-2026 yang tumbuh sekitar 20,7 persen. Menurut Purbaya, pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang membaik serta implementasi sistem digital perpajakan, Coretax.
Akselerasi Hilirisasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Selain dari sisi fiskal, pemerintah juga berfokus menekan angka pengangguran. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan turun ke kisaran 4,44 hingga 4,96 persen.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi strategi utama untuk memperkuat struktur ekonomi dan membuka lapangan kerja baru secara berkelanjutan.
"Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan-turunan produk industri yang bernilai tinggi," kata Presiden Prabowo.
