BOGOR – Aksi demonstrasi yang marak terjadi di berbagai daerah belakangan ini menarik perhatian banyak pihak. Irwan Maulana, MPd, seorang dosen di Institut Ummul Quro al Islami (IUQI) Bogor dan pengamat sosial, menegaskan bahwa demonstrasi lebih dari sekadar teriakan di jalan; ia merupakan cerminan dari keresahan masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
Dalam wawancara yang berlangsung pada Kamis (4/9/2025), Irwan mengungkapkan bahwa aksi turun ke jalan adalah hasil dari berbagai kebijakan dan pernyataan pejabat yang dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Isu-isu seperti penyitaan tanah yang dianggap tidak adil, pembekuan rekening dalam upaya pemberantasan judi online yang dinilai keliru, serta kenaikan harga beras dan melonjaknya angka pengangguran, semuanya berkontribusi pada ketidakpuasan publik.
“Situasi semakin kontradiktif ketika publik membaca berita tentang kenaikan pendapatan dan fasilitas DPR. Sementara guru, dosen, dan petani masih berjuang dengan penghasilan terbatas dan tetap dibebani pajak. Rasa ketidakadilan itu akhirnya memunculkan keresahan sosial,” kata Irwan.
Ia juga menekankan bahwa demonstrasi adalah bentuk kontrol sosial yang sah. Namun, masalah muncul ketika aksi tersebut berujung pada tindakan anarkis, seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Insiden tragis, seperti tewasnya seorang pengemudi ojek online akibat tindakan aparat, hanya memperburuk kemarahan masyarakat.
“Demo bisa disusupi kepentingan lain, apalagi di era media sosial yang penuh hoaks. Ini yang membuat masyarakat sering kesulitan membedakan fakta dengan provokasi,” imbuhnya.
Irwan menyoroti dua pelajaran penting dari rangkaian demonstrasi ini. Pertama, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam setiap kebijakan dan ucapan, serta mengedepankan empati terhadap kondisi rakyat. Kedua, masyarakat perlu menjaga rasionalitas, menyampaikan aspirasi dengan cara-cara konstitusional, dan tidak mudah terprovokasi.
“Demonstrasi adalah sinyal. Ia bukan hanya teriakan di jalan, melainkan penanda bahwa ada jarak antara rakyat dengan penguasa. Jika pemimpin mampu mendengar dan merespons dengan kebijakan yang adil, suara di jalan bisa berubah menjadi energi positif untuk demokrasi dan keutuhan bangsa,” tegas Irwan.
