PORTALBANTEN – Di tengah lanskap politik nasional yang kerap dipenuhi manuver, Hasan Nasbi memilih langkah yang langka, yaitu mundur dari jabatan posisi strategis sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), bukan karena tekanan, tetapi karena keyakinan etis dan refleksi diri.
Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui sebuah video berdurasi empat menit yang diunggah ke akun Instagram @totalpolitikcom, Selasa (29/4/2025). Dalam video tersebut, ia menyebut bahwa Senin, 21 April 2025, adalah hari terakhirnya menjalankan tugas sebagai Kepala PCO, lembaga yang dibentuk lewat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 dan langsung berada di bawah Presiden.
“Kalau ada hal yang tak bisa lagi saya atasi dan sudah berada di luar kemampuan saya, maka saya memilih untuk tahu diri dan menepi,” ucap Hasan Nasbi dengan nada penuh perenungan.
Dalam videonya, Hasan memilih mengundurkan diri sebagai bentuk kejujuran terhadap batas dirinya sendiri. Dalam dunia komunikasi politik yang serba strategis, pernyataannya terdengar seperti manifestasi dari nilai-nilai integritas pribadi yang masih dijunjung tinggi.
Melalui surat yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Hasan menegaskan bahwa keputusannya bukan hasil gejolak sesaat.
“Sudah saatnya saya turun dari lapangan dan memberi ruang bagi sosok lain yang mungkin bisa bermain lebih baik,” ujarnya, menyamakan dirinya dengan pemain bola yang memilih duduk di bangku cadangan setelah menyelesaikan tugasnya.
Hasan Nasbi mulai menjabat sebagai Kepala PCO sejak Agustus 2024, menjalankan komunikasi strategis dari era Presiden Joko Widodo hingga transisi ke pemerintahan Presiden Prabowo. Ia dikenal sebagai figur yang memainkan peran penting di balik penyusunan narasi politik Istana, namun tetap memilih mengakhiri perannya dengan tenang.
Dalam penutupnya, Hasan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesempatan yang diberikan.
“Saya percaya, keputusan ini adalah jalan terbaik untuk menjaga keberlangsungan komunikasi publik pemerintah yang lebih baik,” tutupnya.*
