PORTAL BANTEN - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menangani bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera bagian utara. Dengan keyakinan penuh akan kapasitas nasional, pemerintah menyatakan bahwa penanganan bencana ini sepenuhnya dapat dilakukan oleh sumber daya dalam negeri, sehingga belum ada rencana untuk menerima bantuan dana dari negara lain.
"Kapasitas nasional kita, baik dari segi sumber daya manusia, logistik, maupun pendanaan, masih sangat memadai untuk mengatasi dampak bencana ini," ungkap pejabat pemerintah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sebanyak 205 lembaga telah berkolaborasi dalam mendistribusikan bantuan. Lembaga-lembaga ini mencakup organisasi politik, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan lembaga sosial budaya. Kerja sama ini mencerminkan semangat gotong royong yang kental di kalangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi situasi darurat.
Dalam hal pendanaan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 miliar melalui APBN 2025 untuk penanganan bencana. Anggaran ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini, sehingga tidak ada urgensi untuk menerima bantuan dari luar negeri.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga mengapresiasi kontribusi para diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri. Mereka telah mengirimkan total 16 ton bantuan kemanusiaan melalui BNPB sebagai bentuk solidaritas kepada sesama warga Indonesia, bukan sebagai bantuan resmi dari negara asing.
"Dukungan ini menunjukkan solidaritas para diplomat terhadap korban bencana di Sumatera Utara," kata perwakilan Kemlu.
Meskipun banyak negara menawarkan bantuan, pemerintah tetap percaya diri dengan kemampuan nasional dalam menangani bencana. Indonesia juga terus menjalankan politik luar negeri yang aktif dan humanis, dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Sepanjang tahun 2025, Indonesia telah mengirim tim SAR dan logistik untuk membantu pengungsi di Gaza serta korban gempa di Myanmar dan Thailand.
Langkah pemerintah ini menunjukkan kesiapan dan kapabilitas Indonesia dalam menghadapi bencana berskala besar. Namun, pemerintah tetap membuka ruang untuk komunikasi positif dengan komunitas internasional dan mengucapkan terima kasih atas solidaritas yang diberikan.*
