PORTAL BANTEN - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan keprihatinannya terhadap desakan penetapan status bencana nasional yang menyangkut banjir hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Menurutnya, desakan tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu penanganan korban, tetapi juga mengandung unsur politik yang merugikan.
"Dorongan ini seharusnya tidak menjadi alat untuk memanfaatkan situasi bencana. Energi publik seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak, bukan untuk menciptakan opini negatif yang hanya akan memperkeruh suasana," kata Haedar.
Isu mengenai status bencana nasional mulai mencuat pada Senin, 15 Desember 2025, ketika Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menggelar konferensi pers. Ia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status tersebut, dengan mengatasnamakan Muhammadiyah. Namun, pernyataan ini menimbulkan kontroversi karena latar belakang Ikhwan yang merupakan kuasa hukum di sektor pertambangan dan energi.
Haedar Nashir menegaskan bahwa tindakan mendesak atau mengancam dengan gugatan bukanlah sikap resmi dari Muhammadiyah. "Kebiasaan mendesak, menuntut, atau mengusut dengan tekanan politik bukanlah ranah Muhammadiyah. Itu jelas bentuk politisasi bencana," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk berada di garda terdepan dalam penanggulangan bencana melalui aksi kemanusiaan yang nyata. Haedar meminta semua pihak untuk menghentikan narasi politis yang hanya akan menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Analisis Big Data dari Evello menunjukkan bahwa desakan status bencana nasional tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan kemanusiaan. Temuan ini mengindikasikan adanya pola kampanye yang berusaha melemahkan legitimasi pemerintah dalam penanganan bencana, meskipun respons tanggap darurat telah dilakukan sejak hari pertama bencana.
Di tengah situasi yang sulit ini, Muhammadiyah menegaskan pentingnya fokus pada kerja kemanusiaan dan solidaritas sosial. Organisasi ini percaya bahwa hiruk-pikuk politik hanya akan merugikan masyarakat yang terdampak, terutama di Sumatera yang sangat membutuhkan bantuan cepat dan berkelanjutan.
