PORTAL BANTEN - Pertemuan yang digelar oleh Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama di Tebuireng pada 6 Desember 2025 menjadi titik balik dalam polemik yang melibatkan Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya. Pertemuan ini tidak hanya berfungsi sebagai mediasi, tetapi juga sebagai upaya untuk menggagalkan Rapat Pleno PBNU yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 9-10 Desember 2025, di mana agenda utamanya adalah penunjukan ketua umum baru.
Forum ini tampaknya merupakan langkah strategis dari kubu Gus Yahya untuk mencegah penunjukan ketua umum baru dengan mengedepankan nama besar Pesantren Tebuireng. Namun, hasil dari pertemuan tersebut justru mengungkap adanya indikasi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Gus Yahya dalam proses pengambilan keputusan, yang semakin memperkuat alasan pemecatannya.
Surat resmi dari Syuriyah PBNU yang diterima oleh pihak Tebuireng menegaskan keseriusan mereka. Dalam surat tersebut, Syuriyah PBNU menyatakan ketidaksanggupan untuk memenuhi undangan silaturahmi pada 6 Desember, karena telah menetapkan Rapat Pleno pada 9-10 Desember. Pengumuman ini telah disampaikan kepada seluruh unsur PBNU sejak 2 Desember, sehingga pertemuan di Tebuireng harus dijadwalkan ulang.
Syuriyah NU sebenarnya telah memberikan kesempatan bagi Gus Yahya untuk introspeksi. Ketika diberikan tenggang waktu tiga hari untuk mundur, hal ini dimaksudkan sebagai ruang dialog agar konflik tidak berlarut-larut. Namun, Gus Yahya menolak keputusan tersebut dan menyatakan bahwa rapat Syuriyah tidak memiliki legitimasi. Penolakan ini menunjukkan bahwa peluang rekonsiliasi telah ditutup oleh Gus Yahya sendiri.
Di sisi lain, dukungan terhadap Rapat Pleno PBNU semakin menguat. Pesantren-pesantren besar Nahdlatul Ulama, seperti Pesantren Krapyak, serta maklumat ulama NU se-Madura dan kelompok poros muda NU, menyatakan dukungan penuh terhadap otoritas Syuriyah PBNU dan agenda pleno yang akan dilaksanakan pekan depan. Mereka menilai langkah ini penting untuk menjaga khittah dan stabilitas organisasi NU.
Peristiwa ini menegaskan bahwa otoritas Syuriyah NU tetap kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh manuver politik dari kubu tertentu, termasuk Gus Yahya. Rapat Pleno NU pada 9-10 Desember 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kepemimpinan baru yang diharapkan dapat membawa NU ke masa depan yang lebih baik.
