PORTAL BANTEN - Pemerintah Indonesia, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Inisiatif ini merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk memastikan akses gizi seimbang bagi seluruh masyarakat di tanah air.
Kepala BGN telah menetapkan target pembangunan sebanyak 4.770 unit SPPG di daerah-daerah terpencil, yang akan dikelola oleh Satgas Percepatan MBG. Dalam pelaksanaannya, para kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota akan berperan sebagai ketua pelaksana di wilayah masing-masing.
Data dari BGN menunjukkan bahwa wilayah 3T masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan gizi nasional. Tingkat kemiskinan di daerah tertinggal mencapai 24,29 persen, dan angka stunting masih tinggi. Di banyak lokasi, penerima manfaat MBG bahkan belum mencapai 1.000 orang. Berbagai faktor seperti kondisi geografis yang sulit, kurangnya tenaga kesehatan dan ahli gizi, serta lemahnya rantai pasok pangan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini.
Direktur Utama BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengelolaan dan pengawasan yang efektif di lapangan. SPPG di daerah terpencil dirancang agar dapat diakses oleh masyarakat dalam waktu maksimal 30 menit, dengan ukuran standar 10 x 15 meter untuk memenuhi kebutuhan gizi komunitas setempat.
“Setiap SPPG harus berfungsi optimal, tidak sekadar berdiri sebagai bangunan, tapi benar-benar melayani masyarakat dengan layanan gizi yang memadai,” kata Dadan, Minggu (19/10/2025).
Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, BGN telah berhasil membangun lebih dari 11.000 SPPG dan menjangkau hampir 40 juta penerima manfaat. Dengan tambahan 4.770 unit di daerah terpencil, target penerima manfaat MBG diharapkan dapat meningkat hingga 70–75 juta anak di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan SPPG di daerah terpencil. Pendanaan program ini akan menggabungkan sumber dari APBN, APBD, dana CSR perusahaan, dan kontribusi masyarakat. Dukungan dari berbagai kementerian seperti PUPR, Perhubungan, dan Desa PDTT juga menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan distribusi pangan bergizi berjalan dengan baik.
Selain dukungan kelembagaan, BGN mendorong lahirnya gerakan masyarakat melalui Patriot MBG—relawan yang aktif memantau, mendistribusikan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.
“Pemerataan gizi adalah kerja kolektif. Tantangan di wilayah terpencil besar, tapi dengan kolaborasi lintas sektor, kita bisa memastikan anak-anak di pelosok mendapat hak yang sama atas makanan bergizi,” tegas Dadan.
