PORTAL BANTEN - Pulau Sumatera tengah menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya jumlah pengungsi akibat bencana. Hingga 12 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 884.889 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka, tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tragisnya, jumlah korban jiwa mencapai 995 orang.

Lonjakan pengungsi ini memicu pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah darurat guna mencegah terjadinya krisis kesehatan di lokasi pengungsian. Pada puncaknya, data BNPB menunjukkan lebih dari 1 juta jiwa terdampak pada 8 Desember 2025.

Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi situasi ini dengan serius. Dalam rapat terbatas saat kunjungan kerja di Aceh pada 7 Desember, beliau menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan tenaga medis tambahan. "Kita harus siap menghadapi kemungkinan munculnya penyakit pascabencana, terutama di daerah yang sulit dijangkau," kata Presiden.

Untuk mendukung upaya ini, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) sejak 27 November 2025. Saat ini, sebanyak 31.832 relawan TCK siap dikerahkan ke wilayah terdampak. Mereka terdiri dari tenaga medis dan nonmedis terlatih yang akan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan dukungan logistik di posko pengungsian.

Presiden juga memerintahkan pelibatan dokter magang yang akan bekerja di bawah bimbingan dokter TNI dan Polri. TNI telah mengirimkan sedikitnya 24 tenaga kesehatan ke Aceh menggunakan helikopter, dan pemerintah menyiapkan empat helikopter medis tambahan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses.

Sementara itu, pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana juga menjadi prioritas. Hingga pertengahan Desember, 41 rumah sakit dan 343 puskesmas di Sumatera telah kembali beroperasi secara bertahap. Penurunan jumlah pengungsi menjadi indikator awal keberhasilan penanganan darurat, namun pemerintah tetap fokus pada pencegahan wabah penyakit di lokasi pengungsian.

Dengan koordinasi lintas kementerian dan dukungan TNI, pemerintah berkomitmen untuk memastikan layanan kesehatan bagi pengungsi tetap terjaga hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dilaksanakan dengan optimal.*