PORTAL BANTEN - Sejak 24 November 2025, wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami cuaca ekstrem yang mengakibatkan hujan deras berkepanjangan. Hujan ini memicu banjir bandang dan tanah longsor yang melanda hingga 354 kecamatan. Data dari BNPB per 30 November 2025 mencatat 303 korban meninggal dunia dan 279 orang masih hilang. Dari jumlah tersebut, 166 kecamatan di Aceh, 99 di Sumut, dan 89 di Sumbar mengalami dampak yang sangat parah.
Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan dengan menginstruksikan semua elemen nasional termasuk kementerian, TNI-Polri, dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh kepada BNPB dan BPBD. Sejak hari pertama bencana, pemerintah telah melakukan evakuasi korban, distribusi logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan infrastruktur komunikasi dan transportasi.
Untuk mempercepat distribusi bantuan, pemerintah mengerahkan pesawat Hercules C-130 A400M, serta armada darat dan laut, lengkap dengan peralatan darurat seperti perahu karet, tenda, genset, dan perangkat komunikasi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional sangat jarang dilakukan. Dalam sejarah, status ini hanya diberikan pada tsunami Aceh 2004 dan pandemi Covid-19 mengingat dampak dan tingkat kesulitan penanganannya. Bencana besar lainnya seperti gempa Palu, gempa Lombok dan Cianjur juga tidak mendapatkan status tersebut. Oleh karena itu, banjir yang melanda Sumatera saat ini tetap dikategorikan sebagai bencana daerah tingkat provinsi. Suharyanto menegaskan bahwa status tidak memengaruhi kecepatan penanganan, karena pemerintah pusat tetap bekerja total tanpa menunggu deklarasi bencana nasional.
Kadispenad Kolonel Inf Donny Pramono menanggapi isu negatif yang beredar di media sosial mengenai desakan peningkatan status. Ia menegaskan bahwa TNI AD langsung bergerak sejak laporan pertama diterima, tanpa menunggu status bencana nasional. Fokus utama TNI adalah membuka akses jalan nasional seperti Sibolga – Padang Sidempuan, serta mempercepat perbaikan jembatan dan sarana vital lainnya.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemulihan infrastruktur agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal. Pemerintah memastikan bahwa seluruh dukungan—baik personel, logistik, maupun peralatan—terus diperkuat di lapangan. Respons cepat ini menunjukkan bahwa meskipun belum berstatus bencana nasional, pemerintah tetap all out dalam penanganan darurat hingga pemulihan Sumatera.*
