PORTAL BANTEN -Setelah terjadinya kasus keracunan makanan di beberapa daerah, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keputusan ini diambil untuk melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap masalah yang ada.
"SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan pada Ahad (28/9).
Zulhas menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya akan dilakukan di lokasi-lokasi yang teridentifikasi bermasalah, tetapi juga akan mencakup semua SPPG. Proses pemeriksaan ini akan meliputi aspek kedisiplinan, kualitas bahan makanan, serta keterampilan juru masak di setiap dapur.
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan setiap SPPG untuk melakukan sterilisasi peralatan makan dan memperbaiki sanitasi, terutama yang berkaitan dengan kualitas air dan sistem pembuangan limbah.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) telah meluncurkan hotline sebagai sarana pengaduan masyarakat untuk mendukung transparansi dalam pelaksanaan Program MBG. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan program ini.
"Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan," ucap Nanik di Jakarta, Sabtu (27/9).
Bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhan atau memberikan masukan, dapat menghubungi 088293800268 (Operator 1) atau 088293800376 (Operator 2). Layanan pengaduan ini tersedia setiap Senin hingga Jumat, pukul 09.00–22.00 WIB, dan seluruh laporan akan diverifikasi sebelum ditindaklanjuti sesuai prosedur.*
