PORTALBANTEN – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah hati-hati dalam merespons delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang disampaikan secara terbuka beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya usai menemui Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (24/4), Wiranto menyebut Prabowo menghormati aspirasi para purnawirawan, namun juga menekankan pentingnya mendalami substansi dari setiap poin tuntutan sebelum mengambil sikap.
“Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, namun sebagai Kepala Negara, beliau tidak bisa langsung menjawab atau mengambil keputusan secara spontan. Perlu kajian mendalam karena isu-isu yang diajukan bersifat fundamental,” ujar Wiranto.
Beberapa poin yang menjadi pembahasan antara lain seruan untuk kembali ke naskah asli UUD 1945, usulan reshuffle kabinet bagi menteri yang terindikasi korupsi, serta permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti melalui mekanisme MPR.
Wiranto menekankan bahwa tuntutan itu datang dari forum yang beranggotakan berbagai kalangan purnawirawan TNI, termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan sejumlah jenderal senior lainnya. Namun ia juga menyampaikan pesan Presiden agar masyarakat tidak terprovokasi oleh dinamika yang berkembang, khususnya di media sosial.
“Presiden juga berpesan, jangan sampai masyarakat ikut terombang-ambing dalam polemik yang berkembang, apalagi jika bersumber dari informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi usulan penggantian Wapres dengan menegaskan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 sudah sah dan merupakan hasil dari pilihan rakyat.
“Pasangan yang menang itu adalah Prabowo dan Gibran. Ketika dinyatakan unggul oleh KPU, maka yang sah adalah pasangan itu sebagai satu paket presiden dan wakil presiden,” ujar Muzani.
Meski belum ada langkah lanjutan dari Istana, sikap Presiden yang membuka ruang diskusi atas masukan dari para purnawirawan menunjukkan adanya pendekatan dialogis yang diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas politik nasional.*
