PORTALBANTEN - Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk menangani serius dugaan pemalakan dalam proyek PT Chandra Asri Alkali (PT CAA) di Cilegon, Banten. Perintah tersebut langsung ditindaklanjuti Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, dengan menggelar pertemuan bersama pemangku kepentingan, termasuk Polda Banten, Pemerintah Daerah, Kadin, dan pihak perusahaan.
“Pertemuan ini diinisiasi karena kami mendapat perintah dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri Rosan untuk memfasilitasi dan menyikapi insiden yang terjadi di wilayah Cilegon,” ujar Todotua dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Pemerintah menyesalkan peristiwa yang mencoreng proyek yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Todotua menegaskan, pihaknya menyerahkan penanganan hukum kepada Polda Banten agar kasus ini ditindak secara terbuka dan profesional.
Sikap tegas ini bukan tanpa alasan. Pemerintah tengah berupaya keras mendorong pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun ke depan, dengan investasi sebagai penggerak utama. Maka, menciptakan iklim investasi yang bersih dan kondusif menjadi harga mati.
“Dengan kejadian ini, kita menjadikannya sebagai momentum agar tidak ada lagi aksi-aksi seperti ini yang mengganggu investasi. Pemerintah pusat akan hadir langsung untuk menjamin kepastian dan keamanan bagi para investor,” ujar Todotua.
Kasus ini mencuat setelah video viral memperlihatkan seorang pria yang mengaku dari Kadin Cilegon meminta proyek senilai Rp5 triliun kepada kontraktor asal Tiongkok, Chengda Engineering Co. Ltd., tanpa proses lelang. Ungkapan “Rp 5 triliun untuk Kadin” dalam video tersebut menuai kritik luas dari publik dan komunitas bisnis.
Kadin Kota Cilegon telah memberikan klarifikasi bahwa pernyataan itu adalah luapan emosi pribadi salah satu pengurus dan tidak mewakili sikap organisasi. Namun demikian, pemerintah menilai persoalan ini terlalu serius untuk dibiarkan begitu saja.
“Ini adalah ujian bagi komitmen kita semua terhadap integritas dalam proses pembangunan nasional,” kata Todotua menutup.*
