Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan uang negara yang berasal dari hasil korupsi mengendap tanpa digunakan. Dalam pandangannya, dana yang berhasil dipulihkan dari para koruptor harus segera dialokasikan untuk kepentingan rakyat melalui berbagai program pemerintah.
Beberapa inisiatif yang akan dibiayai dengan uang hasil rampasan tersebut mencakup digitalisasi pendidikan, perbaikan infrastruktur sekolah, pengembangan kampung nelayan, serta penyediaan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Prabowo juga menambahkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
Pada 20 Oktober 2025, Prabowo mengungkapkan bahwa uang hasil korupsi dari ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang mencapai Rp 13 triliun dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi ribuan sekolah di Indonesia.
"Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah," kata Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta.
Lebih lanjut, dana tersebut juga berpotensi untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas modern.
"Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," ungkapnya.
Di kesempatan terpisah pada hari yang sama, Prabowo juga mengarahkan agar sebagian dari uang sitaan kasus korupsi CPO dialokasikan untuk beasiswa LPDP. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempertimbangkan hal tersebut.
"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo.*
