Jakarta - Dalam upaya memutus rantai kemiskinan, program Sekolah Rakyat yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu inisiatif penting di tahun pertama pemerintahannya. Sekolah ini bukan sekadar lembaga pendidikan biasa, melainkan sebuah sekolah berasrama yang dirancang khusus untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang terdaftar dalam desil 1 dan desil 2 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Salah satu contoh nyata dari program ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, yang resmi dibuka pada 14 Juli 2025 di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Sekolah ini menampung 200 siswa angkatan pertama di kelas 10, yang dibagi menjadi 8 ruang kelas dengan masing-masing 25 siswa.
Kegiatan belajar di SRMA 17 didukung oleh 20 tenaga pendidik serta 12 wali asrama dan wali asuh yang bertugas membina karakter dan kesejahteraan siswa.
“Siswa itu kami ambil dari DTSEN, jadi ketika itu sudah desil 1 dan desil 2 kemudian divalidasi dan ground checking oleh pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dari Dinas Sosial bahwa mereka layak, mereka jadi siswa SR,” kata Kepala Sekolah SRMA 17 Surakarta, Septhina Shinta Sari.
Dalam Rapat Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program ini dan memberikan apresiasi kepada kementerian serta lembaga yang terlibat. “Sekolah Rakyat sudah melampaui target awal yang ditetapkan. Ini bukti kerja keras dan komitmen kita semua untuk memastikan pendidikan merata dan berkualitas bagi putra-putri bangsa yang kurang beruntung,” ujar Presiden Prabowo, beberapa waktu lalu.
Robben Rico, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas dan kedisiplinan siswa di Sekolah Rakyat. “Kolaborasi Kementerian Sosial dengan TNI sangat berperan penting dalam memperkuat kedisiplinan siswa. Disiplin adalah kunci sukses dalam kehidupan dan pendidikan, sehingga kami memberikan perhatian khusus dalam aspek ini,” jelas Robben, dikutip dari [Setkab.go.id].
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar tiga juta anak Indonesia belum bersekolah, dengan 76 persen keluarga menyebut alasan ekonomi sebagai penyebab utama (Susenas 2021). Melihat kondisi ini, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara dan berasrama.
Salah satu siswa, Okta, seorang yatim piatu dan penghafal Al-Qur’an, mengungkapkan bagaimana program ini telah mengubah hidupnya. “Sekolah Rakyat membuat saya kembali punya harapan. Saya bisa belajar dengan tenang dan mendapatkan perhatian lebih, sehingga cita-cita saya tidak pupus,” tuturnya, dikutip dari Kominfo.go.id.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2025, dengan dukungan lintas kementerian dan pemangku kepentingan pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan akses pendidikan gratis dan berkualitas hingga tingkat SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus menjadi strategi nasional dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia unggul.
