PORTAL BANTEN - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kerugian yang dialami masyarakat akibat praktik beras oplosan. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7), Amran menyatakan bahwa kerugian tersebut mencapai Rp 99 triliun dalam setahun.
"Kalau ini Rp 99 triliun itu adalah (kerugian) masyarakat. Sebenarnya ini (nilai kerugian) satu tahun, tetapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi, ini sudah berlangsung lama Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti, bukan Rp 100 triliun, pasti di atas kalau ini dilacak ke belakang," kata Amran.
Amran menjelaskan modus pengoplosan beras yang dilakukan oleh sejumlah merek, di mana beras premium ditukar dengan beras biasa dan hanya kemasannya yang diganti. "Ini beras biasa, dijual dengan premium, beras curah ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami Pak. Kami serahkan ke penegak hukum. Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana. Jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya yang naik," tambahnya.
Dia juga memberikan analogi, "Ibaratnya emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat tetapi dijual 24 karat. Jadi ini kami temukan, bukan kami periksa Pak, kami tim independen ada 13 lab yang periksa seluruh Indonesia, termasuk Sucofindo."
Sejumlah merek yang terlibat dalam praktik ini telah menarik produknya dari pasaran dan mengganti harga. Amran menyebutkan bahwa ada 268 merek yang telah diuji sampel di seluruh Indonesia. "Alhamdulillah kemarin kami cek merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai sebagian, belum seluruhnya, Ibu, itu menarik dan mengganti harganya. Harganya sesuai standar dan kualitasnya sama. Itu yang terjadi ini, sudah ada perubahan, Ibu," ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Kejaksaan Agung, terkait pengoplosan beras tersebut. Amran melaporkan bahwa 26 merek beras telah diperiksa. "Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek, dan menurut laporan yang kami terima, bahwa mereka mengakui," kata Amran.
Dari hasil uji lab, Amran mengungkapkan bahwa 85 persen beras premium tidak memenuhi standar kualitas. "Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium," tuturnya.
"Ada 13 (lab) seluruh Indonesia, karena kami khawatir kalau ada beda hasil dari lab. Jadi kami sangat hati-hati, Ibu Ketua," tambahnya.*
