PORTAL BANTEN — Sebagai negara dengan ribuan pulau yang tersebar di lautan luas, Indonesia memiliki tantangan besar dalam memastikan wilayahnya diakui secara utuh. Salah satu tonggak penting dalam sejarah maritim Indonesia adalah keberhasilan diplomasi yang dipimpin Presiden Soeharto bersama Menteri Luar Negeri Prof. Mochtar Kusumaatmadja, yang memperjuangkan pengakuan internasional atas konsep negara kepulauan. Atas jasa tersebut, keduanya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.
Indonesia menjadi salah satu pelopor dalam penandatanganan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Konvensi ini menjadi landasan hukum yang mengakui bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah nasional, bukan laut bebas yang dapat dilayari tanpa batas.
Konsep negara kepulauan sebenarnya telah diperkenalkan sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957. Namun, pengakuan global terhadap prinsip tersebut baru tercapai pada masa pemerintahan Soeharto, berkat diplomasi intensif yang dijalankan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Dengan pendekatan hukum internasional yang kuat, Mochtar berhasil mengubah pandangan dunia tentang wilayah laut Indonesia.
Keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang sah secara hukum internasional, dengan wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi yang menghubungkan lebih dari 16.700 pulau. Pengakuan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan memiliki kontrol penuh atas perairan antar-pulau.
Di luar ranah diplomasi, Soeharto dikenal memiliki kedekatan personal dengan laut. Kegemarannya memancing sering dianggap mencerminkan kecintaannya terhadap alam bahari dan komitmennya menjaga wilayah laut Indonesia.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Mochtar bukan sekadar penghargaan, tetapi juga pengingat bahwa laut adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan kekuatan bangsa. Meningkatkan pemahaman publik tentang sejarah perjuangan maritim menjadi langkah penting agar generasi mendatang mampu melanjutkan visi kedaulatan laut sebagai pilar pembangunan nasional.*
