PORTAL BANTEN - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia, kembali mengemuka. Hal ini dipicu oleh hasil survei terbaru dari dua lembaga, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan Kedai Kopi, yang menunjukkan adanya dukungan publik yang signifikan terhadap sosok Soeharto.
Survei nasional yang dilakukan oleh LSI Denny JA pada Oktober 2025 melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa Soeharto menjadi presiden yang paling disukai saat ini, dengan tingkat kesukaan mencapai 29 persen. Ia mengungguli Presiden Joko Widodo yang memperoleh 26,6 persen, serta Soekarno yang hanya mendapatkan 15,1 persen.
Di sisi lain, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraih dukungan 14,2 persen, diikuti oleh Gus Dur dan B.J. Habibie masing-masing 5 persen. Sementara itu, Megawati Soekarnoputri hanya mendapatkan 1,2 persen, dan 3,9 persen responden memilih untuk tidak menjawab.
Denny JA menegaskan bahwa data ini telah diverifikasi dan mencerminkan perasaan publik terhadap para presiden Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tingginya nostalgia masyarakat terhadap Soeharto dapat dipahami melalui konsep psikologis rosy retrospection bias, di mana orang cenderung mengingat masa lalu dengan cara yang lebih positif dibandingkan kenyataan saat itu.
Selain itu, survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi pada 5–7 November 2025 menunjukkan bahwa 80,7 persen masyarakat setuju jika Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional. Hanya 15,7 persen yang menolak, sementara 3,6 persen mengaku tidak tahu.
Analis politik Hendri Satrio (Hensat) menambahkan bahwa dukungan yang kuat terhadap Soeharto umumnya berkaitan dengan persepsi keberhasilannya dalam pembangunan nasional. "Mayoritas responden menilai Soeharto berjasa dalam mencapai swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan sekolah dan sembako dengan harga terjangkau," kata Hensat.
Ia juga mencatat bahwa banyak orang mengaitkan era Orde Baru dengan stabilitas politik yang memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Sentimen positif yang menguat ini kembali memicu perdebatan mengenai kelayakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, sebuah isu yang terus berkembang seiring dengan perubahan persepsi masyarakat terhadap sejarah kepemimpinan Indonesia.*
