PORTALBANTEN — Insiden penyerangan terhadap warga sipil pendulang emas di Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 8 April 2025 kembali menggugah perhatian nasional. Tindakan keji yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil di wilayah-wilayah rawan konflik.
Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa serangan tersebut bukan hanya bentuk kekerasan brutal, tapi juga termasuk kategori pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan kemanusiaan. Ia mengungkapkan bahwa korban merupakan warga sipil biasa yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas mendulang emas, bukan anggota militer seperti yang sempat diklaim dalam narasi hoaks oleh simpatisan OPM.
“Tidak ada prajurit TNI yang menjadi korban dalam insiden ini. Mereka yang diserang adalah warga sipil tak bersenjata. Penyebaran informasi palsu adalah bagian dari strategi propaganda OPM untuk membelokkan opini publik,” ujar Brigjen Kristomei, Kamis (10/4).
Serangan ini memperpanjang daftar kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis di Papua. Sebelumnya, tindakan serupa juga menyasar guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Yahukimo. Para korban saat itu juga merupakan warga sipil yang mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan dasar di wilayah pedalaman.
Brigjen Kristomei menyatakan bahwa TNI, bersama dengan aparat penegak hukum, terus melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku. Selain itu, penguatan pengamanan di kawasan rawan seperti Yahukimo akan terus dilakukan demi memastikan warga bisa hidup tanpa rasa takut.
“Kami akan terus menjaga kehadiran negara di wilayah-wilayah seperti ini. Tidak boleh ada ruang bagi teror bersenjata terhadap rakyat sipil,” tegasnya.
Tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma berkepanjangan bagi masyarakat sekitar. Kejadian ini menegaskan kembali perlunya pendekatan keamanan yang bersinergi dengan upaya sosial dan pembangunan, agar masyarakat Papua bisa hidup dengan aman, bermartabat, dan penuh harapan.
Dalam situasi seperti ini, komitmen negara untuk hadir dan melindungi menjadi penentu bagi ketahanan sosial masyarakat Papua. TNI pun menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan rakyat di tengah situasi krisis, dan akan terus mendampingi masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional.*
