PORTAL BANTEN - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tengah menjadi sorotan. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia yang menunjukkan ketertarikan untuk bertransmigrasi ke sana. Mengapa hal ini terjadi? Apa saja faktor pendorong yang membuat banyak orang tertarik meninggalkan tempat tinggalnya untuk memulai kehidupan baru di IKN?
Pada 16 Mei 2025, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki fase yang lebih strategis. Memasuki 2025, IKN bergerak ke tahap kedua pembangunan yang fokus pada gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini menandai dimulainya konsolidasi kelembagaan di ibu kota baru tersebut.
Dalam forum bersama lebih dari seribu pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) di kawasan IKN, Basuki mengajak pelaku usaha properti untuk berperan aktif dalam membangun wajah IKN secara lebih menyeluruh.
"Tahap pertama yang mencakup fondasi kota, jalan, istana, hingga hunian ASN sudah kita kebut sejak 2022. Sekarang kita mulai masuk tahap yang lebih berat: pembangunan pusat-pusat kekuasaan negara. Kita butuh sinergi, dan keterlibatan sektor swasta akan jadi kunci keberhasilan," jelas Basuki dalam pertemuan di Kantor Kemenkeo 3, Kalimantan Timur.
Basuki menegaskan bahwa berbagai infrastruktur vital telah berjalan, termasuk jalan tol, embung, saluran air bersih, dan jaringan internet. Selain itu, fasilitas sosial seperti rumah sakit dan hotel juga telah hadir, menjadi indikator bahwa IKN mulai berdenyut sebagai kota masa depan.
"Saat ini ada dua hotel yang sudah beroperasi, Kubika dan Swiss-Bell. Empat rumah sakit telah berdiri, dengan dua sudah beroperasi yakni RS Mayapada dan Hermina, satu menunggu peresmian dan satu lagi masih dibangun," jelasnya.
Dari sisi hunian, tower ASN dan rumah-rumah menteri sudah siap huni. Hal ini, menurut Basuki, memperkuat kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru RI yang bukan hanya simbolis, tetapi fungsional.
Ia juga menekankan bahwa tahap kedua pembangunan ini adalah fase yang menuntut kehati-hatian sekaligus kecepatan. "Pembangunan gedung DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lainnya harus mengikuti standar tinggi, baik dalam aspek arsitektur, keamanan, maupun keberlanjutan," tambahnya.
Kepada para pengembang, Basuki membuka peluang kerja sama lebih luas untuk mendukung pengembangan sektor perumahan, komersial, hingga fasilitas publik yang terintegrasi dengan konsep kota cerdas dan ramah lingkungan.
