JAKARTA – Polemik antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan diplomat senior Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto terus menyita perhatian publik. Di tengah riuh perdebatan, sejumlah pengamat menilai substansi utama diskusi seharusnya tidak bergeser menjadi persoalan personal, melainkan tetap berfokus pada efektivitas dan hasil konkret diplomasi Indonesia.
Perdebatan ini bermula saat Dino mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang dinilai terlalu tinggi. Kritik tersebut direspons langsung oleh Teddy Indra Wijaya. Teddy menegaskan bahwa pemerintah memiliki alasan strategis di balik setiap aktivitas diplomasi kepala negara. Namun, respons tersebut memicu polemik baru setelah Teddy menyinggung masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang relatif singkat.
Respons Teddy dan Pembelaan Anies Baswedan
Dalam klarifikasinya, Teddy sebenarnya membuka pernyataan dengan mengapresiasi kapasitas Dino sebagai diplomat senior yang cermat dan terstruktur. Ia bahkan menyebut Dino sebagai "diplomat hebat", sebelum akhirnya menyinggung masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang hanya berlangsung sekitar tiga bulan.
Pernyataan Teddy tersebut memicu reaksi dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Melalui media sosial, Anies memberikan pembelaan terbuka dan menegaskan bahwa Dino bukanlah diplomat atau pejabat "karbitan". Anies mengingatkan rekam jejak panjang Dino sejak menjadi diplomat muda yang aktif memperjuangkan kepentingan Indonesia di kancah internasional, perannya dalam diaspora Indonesia, hingga pendirian Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
Pembelaan ini kemudian memperluas diskusi publik ke arah profesionalisme birokrasi, pengalaman diplomasi, serta etika dalam komunikasi politik.
Rekam Jejak Diplomatik Dino Patti Djalal
Sebagai tokoh diplomasi, Dino Patti Djalal memiliki rekam jejak panjang dalam hubungan internasional Indonesia. Kariernya mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari Juru Bicara Kepresidenan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, hingga Wakil Menteri Luar Negeri.
Menariknya, beberapa bulan sebelum polemik ini bergulir, Dino sempat memberikan apresiasi terhadap pendekatan diplomasi Presiden Prabowo, khususnya terkait isu Board of Peace untuk Palestina. Saat itu, Dino menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam melihat opsi penyelesaian konflik internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan saat ini murni merupakan dinamika kebijakan dan tidak menghapus kredibilitas Dino sebagai diplomat senior.
