Jakarta – Sorotan publik kembali mengarah pada pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kali ini, proyek “Sewa Kendaraan Pimpinan” dengan nilai mencapai Rp4,465,989,000 untuk tahun anggaran 2026 menuai tanda tanya besar. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai proyek tersebut menyimpan kejanggalan serius yang berpotensi membuka ruang bagi praktik penyimpangan anggaran negara.
Ketidakjelasan dalam Dokumen Anggaran
Dalam dokumen resmi, proyek sewa kendaraan pimpinan di Biro Umum Setjen KKP tidak mencantumkan detail jumlah unit kendaraan yang akan disewa maupun siapa saja pimpinan yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Ketidakjelasan ini kontras dengan proyek lain di unit yang sama dengan nilai jauh lebih kecil, misalnya Rp150 juta, yang secara rinci menyebutkan satu unit kendaraan untuk operasional pimpinan eselon II.
“Ini yang menjadi tanda tanya besar. Jumlah kendaraan tidak disebutkan, pengguna fasilitas juga tidak dijelaskan. Padahal untuk proyek kecil saja bisa rinci. Tapi ketika anggarannya sudah menyentuh Rp4,4 miliar justru gelap. Ini menimbulkan dugaan kuat ada sesuatu yang tidak ingin dibuka ke publik,” tegas Uchok.
Perbandingan yang Menggugah Kecurigaan
Uchok membandingkan dengan praktik di tingkat satuan kerja. Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, anggaran sewa kendaraan untuk kunjungan pejabat pusat setingkat direktur jenderal atau eselon I hanya Rp4 juta untuk delapan hari kerja, atau sekitar Rp500 ribu per hari. Angka ini dianggap wajar dan transparan.
Namun, ketika anggaran melonjak hingga miliaran rupiah di tingkat pusat, justru tidak ada rincian yang jelas. Perbedaan tingkat transparansi ini dinilai mencurigakan dan menjadi pola umum yang sering membuka peluang terjadinya praktik mark up atau penggelembungan anggaran.
Potensi Kerugian Negara
Jika benar terjadi penyimpangan, proyek ini berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Anggaran Rp4,4 miliar bukan sekadar angka, melainkan dana publik yang seharusnya digunakan secara efisien untuk mendukung program strategis di sektor kelautan dan perikanan. Ketidakjelasan penggunaan anggaran dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, sekaligus melemahkan semangat transparansi yang selama ini digaungkan pemerintah.
