PORTAL BANTEN- Banjir dan longsor yang melanda Sumatera, khususnya Aceh, seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di dalam negeri. Namun, langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UNDP dan UNICEF, justru memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
Aktifis 98, Joko Priyoski, menegaskan bahwa Mualem seharusnya tidak bersikap lemah. "Harus memperkuat persatuan dan kemandirian, jangan cengeng seperti bupati yang menangis tidak mampu menangani bencana," kata Joko Priyoski kepada redaksi.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa kemampuan nasional dalam menangani bencana masih sangat memadai. Oleh karena itu, permintaan bantuan internasional dianggap belum mendesak dan dikhawatirkan dapat menimbulkan interpretasi yang tidak sesuai dengan kepentingan kemanusiaan.
Surat resmi Pemprov Aceh kepada UNDP dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana mendapat kritik dari berbagai kalangan. Banyak yang berpendapat bahwa langkah tersebut tidak sepenuhnya bersifat teknis kemanusiaan, melainkan berpotensi menimbulkan persepsi politik yang sensitif.
Perhatian ini muncul karena sikap Pemprov Aceh dianggap berbeda dengan pemerintah daerah lain yang juga terdampak bencana, namun memilih untuk berkoordinasi langsung melalui mekanisme nasional. Keterlibatan tim asing dalam proses penanganan darurat seharusnya mengikuti prosedur resmi pemerintah pusat agar tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan negara.
Ketergantungan pada bantuan internasional juga dinilai kurang tepat, terutama di tengah kondisi internal lembaga global itu sendiri. Saat ini, PBB tengah menghadapi tekanan keuangan serius akibat pemangkasan anggaran besar dari Amerika Serikat sebagai salah satu donatur utama.
Pemotongan anggaran yang signifikan berdampak pada keterbatasan operasional dan pengurangan pegawai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kecepatan respons jika terlalu menggantungkan penanganan bencana pada lembaga internasional.
Faktanya, sejumlah organisasi internasional telah lama beroperasi di Aceh melalui koordinasi resmi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga kemanusiaan seperti Save the Children dan Islamic Relief tercatat sebagai mitra resmi negara dan bekerja di bawah pengawasan pemerintah.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menempatkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional. Presiden telah meninjau langsung wilayah terdampak, memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif, serta menjamin dukungan anggaran negara untuk proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
